Tingkatkan Pengawasan Tahapan Pemilihan, Bawaslu Sulbar Gelar Rakor
|
Mamasa, Sulawesi Barat – Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Gelar Rapat Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024, Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap tahapan Pilkada Serentak 2024 itu, dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selasa 30 Juli 2024.
Hamrana Hakim Anggota Bawaslu Sulbar dalam sambutannya berharap, Bawaslu Kabupaten dapat memaksimalkan pengawasan hingga tahapan Pemilihan Berakhir
“Harapan kami adalah agar Bawaslu Kabupaten dan jajarannya dapat memaksimalkan pengawasan hingga tahapan Pemilihan Berakhir, Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa seluruh proses pemilihan berjalan secara adil dan transparan.” ujar Hamrana Hakim
Lebih Lanjut Arham Syah sebelum membuka kegiatan secara resmi menyampaikan bahwa, satu bulan kita melakukan pengawasan coklit yang dilakukan oleh jajaran KPU dan ada beberapa hal menarik yang perlu kita sikapi bersama.
“Sebulan kita melakukan pengawasan bersama, ada beberapa hal menarik yang perlu kita sikapi bersama, pengasawan yang dilakukan bukan hanya sekedar laporan yang diberikan tetapi juga memerlukan langkah-langkah konkret untuk mengatasinya. tegas Arham.
Kegiatan rakor ini juga dihadiri plh. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat H. Muhammad Rusdi, S.Sos, MM dalam pemaparan materinya menyinggung soal kriteria penduduk yang dapat masuk dalam DP4 Pilkada serentak tahun 2024.
“Pemiliha yang kami masukkan kedalam DP4 ialah warga Indonesia yang sudah berusia 17 tahun atau sudah kawin maupun pernah kawin, serta bukan merupakan anggota TNI/Polri” ujar Muhammad Rusdi. (Humas)
“Harapan kami adalah agar Bawaslu Kabupaten dan jajarannya dapat memaksimalkan pengawasan hingga tahapan Pemilihan Berakhir, Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa seluruh proses pemilihan berjalan secara adil dan transparan.” ujar Hamrana Hakim
Lebih Lanjut Arham Syah sebelum membuka kegiatan secara resmi menyampaikan bahwa, satu bulan kita melakukan pengawasan coklit yang dilakukan oleh jajaran KPU dan ada beberapa hal menarik yang perlu kita sikapi bersama.
“Sebulan kita melakukan pengawasan bersama, ada beberapa hal menarik yang perlu kita sikapi bersama, pengasawan yang dilakukan bukan hanya sekedar laporan yang diberikan tetapi juga memerlukan langkah-langkah konkret untuk mengatasinya. tegas Arham.
Kegiatan rakor ini juga dihadiri plh. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat H. Muhammad Rusdi, S.Sos, MM dalam pemaparan materinya menyinggung soal kriteria penduduk yang dapat masuk dalam DP4 Pilkada serentak tahun 2024.
“Pemiliha yang kami masukkan kedalam DP4 ialah warga Indonesia yang sudah berusia 17 tahun atau sudah kawin maupun pernah kawin, serta bukan merupakan anggota TNI/Polri” ujar Muhammad Rusdi. (Humas)
