PASANGKAYU, – Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat mendampingi Bawaslu Kabupaten Pasangkayu dalam penyempurnaan Rancangan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Reklame Insidentil yang dibahas di Kantor Bawaslu Pasangkayu, Kamis (12/11/2026). Pembahasan ini bertujuan memperjelas aturan pemasangan dan penertiban alat peraga di ruang publik, khususnya di luar masa kampanye pemilu.
Rapat koordinasi ini melibatkan berbagai instansi terkait, mulai dari Kesbangpol, Satpol PP, Bagian Hukum dan HAM Pemkab Pasangkayu, hingga KPU Kabupaten Pasangkayu.
Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Sulbar, Arham Syah, S.H., M.H., menegaskan bahwa aturan ini harus disusun secara cermat agar tidak membingungkan masyarakat maupun petugas di lapangan.
Salah satu fokus utamanya adalah ketepatan penggunaan istilah hukum.
“Draf ini sudah dibahas sejak awal secara internal hingga melibatkan instansi terkait. Ada beberapa penyesuaian penting, terutama memastikan tidak ada penggunaan istilah Alat Peraga Kampanye (APK) di dalam aturan ini agar tidak tumpang tindih dengan regulasi pemilu,” ujar Arham
Ketua Bawaslu Kabupaten Pasangkayu, Harlywood Suly Junior, mengapresiasi pendampingan dari Bawaslu Sulbar. Menurutnya, masukan tersebut sangat penting untuk memastikan draf Perbup ini selaras dengan aturan yang lebih tinggi dan mudah diterapkan.
Sementara itu, Anggota Bawaslu Pasangkayu, Moh. Fajar Purnomo, menjelaskan bahwa inisiatif pembuatan Perbup ini muncul dari kendala di lapangan. Selama ini, petugas kerap kesulitan menertibkan Alat Peraga Sosialisasi (APS) yang dipasang secara perorangan di luar jadwal pemilu karena belum adanya payung hukum daerah yang spesifik.
“Dengan adanya Perbup ini, nantinya akan jelas instansi mana yang berwenang menertibkan. Selain memberikan kepastian hukum, aturan ini juga menjadi pedoman bagi masyarakat dan peserta pemilu agar memasang reklame dengan tertib serta menjaga keindahan kota,” jelas Fajar.
Melalui sinergi lintas instansi yang dikawal Bawaslu Sulbar ini, Perbup Reklame Insidentil diharapkan segera rampung dan menjadi solusi nyata dalam menata ruang publik di Kabupaten Pasangkayu agar lebih tertib dan teratur.
Humas_
