Membangun Ruang Aman, Memperkuat Peran Perempuan dalam Demokrasi
|
JAKARTA, BAWASLU SULBAR – Keterwakilan perempuan dalam lembaga pengawas pemilu bukan sekadar persoalan jumlah, tetapi juga menyangkut ruang partisipasi, kesetaraan peran, dan kekuatan kelembagaan dalam mengawal demokrasi. Hal tersebut menjadi salah satu perhatian dalam Konsolidasi Perempuan Mengawasi Pemilu yang diselenggarakan Bawaslu Republik Indonesia di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta, pada 9–11 November 2026.
Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut melalui kehadiran Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas, Hamrana Hakim. Kegiatan ini diikuti oleh anggota Bawaslu serta jajaran pejabat perempuan dari Bawaslu provinsi seluruh Indonesia dengan mengusung tema “Memperkuat Komunikasi Publik dan Ekosistem Pengawas Pemilu yang Inklusif dan Nirkekerasan”.
Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, Saat membuka kegitan menekankan pentingnya konsolidasi perempuan pengawas pemilu sebagai ruang untuk berbagi pengalaman, mengidentifikasi persoalan, serta merumuskan langkah mitigasi terhadap berbagai tantangan yang dihadapi perempuan dalam menjalankan tugas pengawasan.
“Pengalaman perempuan dalam mengawal Pemilu dan Pilkada 2024 harus menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat sistem perlindungan dan kelembagaan. Kita juga tidak boleh lengah menghadapi dinamika politik yang terus berkembang. Pemetaan risiko dan langkah mitigasi harus disiapkan sejak dini agar berbagai potensi persoalan dapat diantisipasi menjelang Pemilu 2029,” tegas Bagja.
Ia juga mendorong pentingnya memperkuat keterwakilan dan peran perempuan dalam kelembagaan pengawas pemilu. Menurutnya, perempuan harus memiliki ruang yang setara untuk berpartisipasi, menyampaikan aspirasi, serta terlibat dalam pengambilan keputusan guna mewujudkan lingkungan kerja yang inklusif, aman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.
Sementara itu, Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, menegaskan bahwa pencegahan dan penanganan kekerasan seksual bukan hanya tanggung jawab perempuan atau divisi tertentu, melainkan menjadi tanggung jawab seluruh unsur kelembagaan Bawaslu.
Ia juga mengingatkan bahwa belum adanya laporan kasus di suatu daerah bukan berarti pembentukan Pokja PPKS tidak diperlukan. Sebaliknya, keberadaan Pokja merupakan bentuk kesiapan kelembagaan dalam mencegah sekaligus menangani potensi kekerasan seksual.
Konsolidasi ini menjadi ruang penting bagi Bawaslu Sulawesi Barat untuk memperkuat pemahaman dan komitmen dalam mendorong implementasi kebijakan perlindungan di lingkungan kerja. Penguatan struktur Pokja, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta koordinasi yang berkelanjutan menjadi bagian penting agar upaya pencegahan dan penanganan dapat berjalan secara efektif.
Melalui forum tersebut, Bawaslu Sulawesi Barat terus mendorong terciptanya lingkungan kerja yang aman dan inklusif, sehingga setiap jajaran dapat menjalankan tugas pengawasan pemilu tanpa intimidasi, diskriminasi, maupun kekerasan seksual.
#RuangAmanSetara #PerempuanJagaDemokrasi #BawasluSulbar
Humas_
