MAMUJU, – Penataan alat peraga kampanye tidak hanya berkaitan dengan pengawasan tahapan pemilu, tetapi juga membutuhkan keselarasan regulasi antara penyelenggara pemilu dan pemerintah daerah. Hal tersebut menjadi salah satu fokus Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Produk Hukum yang dilaksanakan pada Rabu, (11/ 11/ 2026).
Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Lantai 1 Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat. Bawaslu Kabupaten Mamuju hadir secara langsung di lokasi kegiatan, sementara Bawaslu Kabupaten lainnya se-Sulawesi Barat mengikuti rapat secara daring melalui Zoom Meeting.
Rapat dipimpin langsung oleh Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, Arham Syah. Dalam pembahasannya, ia menekankan pentingnya penataan dan penyelarasan regulasi, khususnya terkait ketentuan penertiban reklame dan Alat Peraga Kampanye (APK).
“Setiap produk hukum harus menjadi pedoman nyata dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu, bukan sekadar pemenuhan administrasi. Karena itu, evaluasi perlu diarahkan pada keseragaman pemahaman, identifikasi kendala, dan konsistensi penerapan regulasi agar seluruh jajaran bekerja sesuai ketentuan hukum serta memiliki kepastian dalam setiap tindakan pengawasan,” ujar Arham.
Salah satu agenda yang menjadi perhatian adalah rencana pengajuan draf peraturan mengenai reklame dan Alat Peraga Kampanye kepada pemerintah daerah setempat. Langkah ini dinilai penting untuk membangun keselarasan antara ketentuan pengawasan pemilu dengan regulasi pemerintah daerah, sehingga penataan alat peraga memiliki landasan hukum yang jelas.
Menurut Arham, kepastian hukum menjadi aspek penting dalam pelaksanaan tugas pengawasan. Setiap kebijakan dan tindakan kelembagaan harus memiliki dasar hukum yang tepat agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran maupun kendala dalam penerapannya di lapangan.
Monitoring dan evaluasi juga diarahkan untuk mengidentifikasi berbagai kebutuhan penyelarasan regulasi serta memastikan produk hukum yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan sesuai ketentuan. Koordinasi antara Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten menjadi bagian penting dalam memastikan kesamaan pemahaman terhadap aturan yang berlaku.
Bawaslu Sulawesi Barat terus mendorong penyelarasan regulasi dan penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah guna memastikan penataan reklame dan alat peraga kampanye memiliki landasan hukum yang jelas. Langkah ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan pengawasan yang tertib, konsisten, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
#BawasluSulbar #ProdukHukum #KepastianHukum #PenataanAPK #RegulasiPemilu
Humas_
