Tiga Bawaslu Kabupaten Di Sulbar Terima Penghargaan Dari Bawaslu RI

Polewali Mandar, Sulawesi Barat - Tiga Bawaslu kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat menerima penghargaan dari Bawaslu Republik Indonesia melalui Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat. Pemberian penghargaan diberikan melalui acara rapat teknis aplikasi E-PPID terintegrasi yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat di salah satu cafe di Wonomulyo Polewali Mandar (Polman), Kamis 02 November 2023. Tiga lembaga Bawaslu kabupaten tersebut, satu diantaranya adalah Bawaslu Kabupaten Mamuju menerima penghargaan sebagai lembaga Bawaslu informatif. Sementara dua sisanya, yakni Bawaslu Kabupaten Polman dan Mamasa sama-sama menerima penghargaan sebagai lembaga Bawaslu kabupaten menuju informatif. Dalam kegiatan yang dihadiri ketua Bawaslu kabupaten bersama seluruh koordinator divisi (kordiv) penanganan pelanggaran dan data informasi (PP Datin) serta kepala atau koordinator sekretariat (korsek) Bawaslu kabupaten se-Sulbar, Nasrul Muhayyang, ketua Bawaslu Provinsi Sulbar mengatakan, pengharagaan yang diberikan itu adalah bentuk apresiasi yang diberikan Bawaslu RI kepada Bawaslu kabupaten se-Indonesia. "Kita harus terus membangun komunikasi yang baik, yang produktif dalam menghadapi tantangan pengawasan ke depan. Alhamdulillah Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat mendapat penghargaan dari Bawaslu RI dengan predikat Informatif. Tentunya keberhasilan kita ini adalah keberhasilan tim. Ada pak kordiv PP Datin yang punya ide cemerlang, ada kepala bagian yang mampu menerjemahkan ide pak kordiv dengan baik, bersama kepala sub bagian yang cekatan, kemudian ada staf yang bagus dalam eksekusi lapangannya. Ini adalah keberhasilan kita bersama," ujar Nasrul Muhayyang. Juga dikatakannya, penting bagi Bawaslu kabupaten untuk melanjutkannya. “Semoga apa yang diraih di provinsi dapat pula diraih di semua Bawaslu kabupaten di Sulawesi Barat. Meskipun dengan keterbatasan SDM, alhamdulillah beberapa dari kita sudah mampu mengoptimalkan PPID ini di tiap lini kabupaten dengan tiga kabupaten yang juga mendapat penganugerahan menuju informatif dan informatif. Harapannya kabupaten lain juga akan mengikut. Yang lainnya, kami harap berbenah bangun komunikasi ke Bawaslu Provinsi agar pengelolaan PPID kita maksimal,” ungkap Nasrul Muhayyang ditemani, Muhammad Subhan dan Hamrana Hakim. Keduanya anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat. Sementara itu, Andi Ishak Abdullah, dari KIP Provinsi Sulawesi Barat dalam materinya mengatakan, pengelolaan PPID haruslah betul-betul baik dan tertib. "Karena rekan-rekan Bawaslu tidak bisa langsung memprediksi bahwa besok, lusa atau kapan saja bisa ada permintaan data. Atasan PPID selain khatam tentang data dan klasifikasinya, juga harus khatam bagaimana menghadapi persidangan KIP. Sekali lagi Bawaslu provinsi dan kabupaten di Sulbar ini, kita tidak bisa menjamin kapan datangnya permohonan informasi ini. Saya berharap kita kuat menghadapi permohonan dan sengketa informasi ke depannya sehingga masukan saya, perlu adanya simulasi teknis ke depannya," beber Andi Ishak Abdullah (HUMAS)