Rakor Peningkatan Kapasitas SDM Pengawas Pemilu, Matangkan Konsolidasi Pengawasan

RAKOR. Ketua Bawaslu Sulbar, Fitrinela Patonangi, bersama Anggota Bawaslu Sulbar, Usman Sanjaya, Kepala Sekretariat Bawaslu Sulbar, Awaluddin Mustafa, serta Ketua Presidium KIPP, Engelbert Johannes Rohi, pada kegiatan Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengawas Pemilu, Selasa 30 Mei 2023.

MAMUJU, BAWASLU SULBAR - Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan pada Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Sulbar gelar Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengawas Pemilu, Selasa 30 Mei 2023.

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Bawaslu Sulbar, Fitrinela Patonangi, Anggota Bawaslu Sulbar, Usman Sanjaya, Kepala Sekretariat Bawaslu Sulbar, Awaluddin Mustafa, serta Ketua, Anggota, dan Kepala/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten se-Sulawesi Barat.

Turut hadir, Ketua Presidium Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Engelbert Johannes Rohi, sebagai Narasumber pada kegiatan yang digelar di Hotel Meganita Mamuju itu.

Dalam pengarahannya, Ketua Bawaslu Sulbar, Fitrinela Patonangi, mengatakan dalam mengelola kelembagaan Bawaslu baik provinsi maupun kabupaten, bukan hanya pola pikir yang menjadi refleksi untuk menjaga kualitas pengawasan tetapi juga menggunakan rasa dan jiwa.

"Karena ketika kita diperhadapkan pada tahapan pemilu, maka soliditas, integritas, mentalitas, dan profesionalitas kita sebagai pengawas pemilu akan dipertaruhkan," kata Fitrinela, Selasa 30 Mei 2023.

Anggota Bawaslu Sulbar, Usman Sanjaya, menuturkan agar Bawaslu Kabupaten terus memberikan pengarahan dan penguatan bagi jajarang pengawas Ad hoc, baik Panwaslu Kecamatan maupun Kelurahan/Desa.

"Khusus bagi Panwaslu Kelurahan Desa, mesti memahami karakteristik wilayahnya masing-masing, aktif berkoordinasi dengan aparatur pemerintahan, khususnya di tahapan penyusunan daftar pemilih saat ini," ujar Usman.

Kordiv. SDM-O Diklat itu juga berharap agar koordinasi dan konsolidasi antara Bawaslu Kabupaten dan Panwaslu Kecamatan terus berjalan dalam mengawal pelaksanaan tahapan Pemilu.

"Selain itu, peningkatan kapasitas bagi jajaran kesekretariatan dalam pemberian dukungan teknis dan administratif terus dilakukan sehingga pelaksanaan tugas pengawasan lebih optimal," kunci Usman. (HUMAS)