Pastikan Alokasi Anggaran Tepat Sasaran, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Ikuti Pembahasan Belanja Operasional 2026
humas | Sabtu, Juli 25, 2026 - 21:35
JAKARTA – Komitmen untuk memastikan pengelolaan anggaran yang tepat sasaran terus diperkuat oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat. Hal itu ditunjukkan melalui kehadiran Kepala Sekretariat Rapiuddin, bersama Kepala Bagian Administrasi dan jajaran, dalam Rapat Pembahasan Pemenuhan Alokasi Anggaran Belanja Operasional Satuan Kerja Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2026 yang digelar Bawaslu RI di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta, pada 23–29 Juli 2026.
Kegiatan ini menjadi forum pembahasan kebutuhan alokasi anggaran operasional guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Provinsi serta Bawaslu Kabupaten/Kota pada Tahun Anggaran 2026.
Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, Rapiuddin, mengatakan bahwa keikutsertaan dalam rapat tersebut menjadi langkah strategis untuk memastikan kebutuhan anggaran operasional Bawaslu Sulawesi Barat dapat terakomodasi secara optimal sehingga mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan pada Tahun Anggaran 2026.
"Anggaran yang memadai bukan sekadar dukungan administratif, tetapi menjadi fondasi utama agar seluruh program dan tugas pengawasan dapat terlaksana secara optimal. Karena itu, pemetaan kebutuhan setiap satuan kerja harus dilakukan secara cermat agar alokasi yang disusun benar-benar tepat sasaran," Ujar Rapiuddin.
Kehadiran Kepala Sekretariat dan Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat merupakan bentuk komitmen dalam memastikan proses perencanaan dan pengelolaan anggaran dilakukan secara akuntabel, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pembahasan tersebut diharapkan mampu menghasilkan alokasi anggaran yang lebih optimal guna mendukung pelaksanaan pengawasan Pemilu dan Pemilihan di Provinsi Sulawesi Barat.
Melalui kegiatan ini, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat memperkuat koordinasi dengan Bawaslu RI dan satuan kerja lainnya guna menyelaraskan kebutuhan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan tugas kelembagaan Tahun Anggaran 2026.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa penyelarasan kebutuhan anggaran menjadi langkah penting untuk mewujudkan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel. Dengan demikian, setiap alokasi anggaran dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan operasional dan target kinerja organisasi.
Keikutsertaan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dalam forum ini diharapkan semakin memperkuat koordinasi perencanaan anggaran dengan Bawaslu RI, sehingga kebutuhan operasional satuan kerja dapat terpenuhi secara optimal dan mendukung peningkatan kinerja kelembagaan. (HUMAS)