Mengenal Fitrinela Patonangi, Ketua Bawaslu Sulbar Terpilih, Pemimpin Wanita yang Humanis
|
BAWASLU. Ketua Bawaslu Sulbar, Fitirnela Patonangi.
JAKARTA, BAWASLU SULBAR – Beberapa saat setelah pelantikan tiga Anggota Bawaslu Sulbar periode 2022-2027, yaitu Nasrul Muhayyang, Hamrana Hakim, dan Muhammad Subhan, pada Rabu 21 September 2022, Pimpinan Bawaslu Sulbar menggelar Rapat Pleno untuk memutuskan Ketua Bawaslu Sulbar yang akan memimpin lembaga dalam melaksanakan tugas pengawasan pemilu.
Pada agenda tersebut terpilih Fitrinela Patonangi sebagai Ketua Bawaslu Sulbar. Sosok Fitrinela sudah tidak asing lagi khususnya pada dunia penyelenggara di provinsi Sulawesi Barat, wanita yang terpilih menjadi Anggota Bawaslu Sulbar pada Tahun 2018 lalu itu sebelumnya menjabat sebagai Anggota KPU Polewali Mandar.
Fitrinela lahir di Dara, Polewali Mandar pada 3 Desember 1980, saat kecil ia menuntut ilmu di SD Inpres 033 Darma Polewali pada tahun 1987 dan tamat pada tahun 1993, ia lalu melanjutkan pendidikan di SMPN 3 Polewali pada tahun 1993 hingga 1996 lalu melanjutkannya di SMAN 1 Polewali tahun 1996 dan lulus pada tahun 1999.
Setelah lulus SMU, Fitrinela melanjutkan kuliah di Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 1999 dan lulus pada tahun 2003 dengan gelar Sarjana Hukum. Ia lalu melanjutkan studi Strata Dua (S2) di kampus yang sama pada tahun 2011 mengambil jurusan Hukum Tata Negara dan tamat pada 2013 dengan gelar Magister Hukum. Tidak berhenti sampai disitu, memaksimalkan potensi pengetahuannya, dia melanjutkan studi doktor ilmu hukumnya di kampus merah dan menyelesaikannya pada Agustus 2019.
“Jadi komitmen bersama untuk lembaga adalah menjaga soliditas dan segera beradaptasi dan bekerja bagi pimpinan yang baru dilantik periode 2022-2027,” kata Ketua Bawaslu Sulbar, Fitrinela Patonangi, Jumat 23 September 2022.
Saat menjadi mahasiswa, dia juga aktif membuat karya tulis khususnya terkait kepemiluan antara lain, Peran dan Fungsi Partai Politik dalam Perwujudan Demokrasi di Indonesia, Jurnal Gratia Vol 8 No.3 Kopertis Wil. IX Sulawesi, Desember 2012, Penyederhanaan dan Pembenahan Partai Politik Menuju Sistem Presidensial yang Ideal, Jurnal Amanna Gappa Vol 20 No. 1, Maret 2012, Demokrasi dan Korupsi, satu tema dalam Bunga Rampai “Demokrasi Kontemporer dan Dilema Pembangunan”. Intan Cendekia Yogyakarta 2012 serta Fungsi Partai Politik dalam penjaringan kader sebagai perwujudan demokrasi di Indonesia, 2013.
Semasa menempuh pendidikan tinggi, Fitrinela tercatat sebagai Ketua Umum Kohati HMI Komisariat Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin juga menjabat Ketua Bidang Pengembangan Asean Law Student Association (ALSA), Sekretaris Umum Lembaga Pers Mahasiswa Hukum (LPMH) serta pernah juga menjabat Bendahara Umum MD KAHMI Polewali Mandar, dan juga pernah tercatat sebagai Pengurus Masika ICMI Orwil Sulawesi Selatan.
Pada kesempatan itu, Fitrinela yang sebelumnya menjabat Kordiv. Hukum, Humas, dan Datin juga menambahkan bahwa segala kebijakan dan keputusan Bawaslu Sulbar dalam pelaksanaan tugas kelembagaan akan diputuskan melalui rapat pleno. “Konsolidasi kelembagaan secara internal di provinsi dan Bawaslu Kabupaten, yakni memastikan kerja dan kinerja pengawasan untuk tahapan Pemilu Tahun 2024 berjalan lancar dan terarah,” imbuhnya.
Selain itu, pada rapat pleno tersebut juga diputuskan Koordinator Divisi yang masing-masing dijabat oleh :
- Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Diklat
Koordinator : Usman Sanjaya
Wakil Koordinator : Hamrana Hakim
- Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas
Koordinator : Hamrana Hakim
Wakil Koordinator : Usman Sanjaya
- Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa
Koordinator : Nasrul Muhayyang
Wakil Koordinator : Muhammad Subhan
- Divisi Penindakan Pelanggaran dan Data Informasi
Koordinator : Muhammad Subhan
Wakil Koordinator : Nasrul Muhayyang
