Bawaslu Sulbar Rangkul Media, Kawal Informasi Demokrasi
|
MAMUJU – Penguatan kehumasan dan keterbukaan informasi menjadi perhatian Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dalam membangun komunikasi publik yang semakin efektif. Melalui kegiatan “Penguatan Kehumasan dan Informasi Publik Bawaslu melalui Sinergi Media untuk Mewujudkan Pengawasan Pemilu yang Transparan, Edukatif dan Partisipatif”, Bawaslu Sulbar memperkuat kolaborasi bersama insan pers melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), dan Ikatan Wartawan Online (IWO), Kamis (17 September 2026).
Sinergi dengan media dinilai penting karena kerja-kerja pengawasan Bawaslu tidak hanya membutuhkan pelaksanaan yang baik, tetapi juga komunikasi publik yang mampu menjelaskan proses, hasil, dan berbagai informasi pengawasan kepada masyarakat secara tepat.
Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Jony Rambulangi menegaskan bahwa media merupakan mitra strategis dalam mengawal keterbukaan informasi dan menyampaikan kerja pengawasan kepada publik. Menurutnya, sinergi Bawaslu dan media harus mampu mengubah informasi menjadi pengetahuan yang mendorong masyarakat semakin aktif mengawasi pemilu.
“Nota Kesepakatan ini menjadi komitmen bersama untuk memperkuat sinergi dalam membangun demokrasi yang sehat. Media memiliki peran strategis sebagai jembatan informasi kepada masyarakat. Melalui kolaborasi ini, kita memperkuat edukasi kepemiluan, mendorong pengawasan partisipatif, sekaligus bersama-sama menangkal hoaks yang dapat mengganggu kualitas demokrasi,” ujar Jony.
Melalui kerja sama tersebut, Bawaslu Sulbar bersama organisasi pers mendorong terciptanya ekosistem informasi yang terbuka dan edukatif. Media menjadi salah satu mitra strategis dalam membantu masyarakat memperoleh informasi mengenai kepemiluan sekaligus memahami pentingnya partisipasi dalam mengawal proses demokrasi.
Penandatanganan MoU antara Bawaslu Sulbar, PWI, AMSI, dan IWO menjadi bagian penting dari komitmen bersama untuk membangun komunikasi yang lebih terbuka dan memperkuat penyebarluasan informasi kepada publik.
Dengan kolaborasi tersebut, informasi mengenai pengawasan pemilu dapat disampaikan secara lebih luas, faktual, dan kontekstual, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga memiliki ruang untuk memahami dan terlibat dalam pengawasan partisipatif.
