Alokasi Kursi dan Penataan Dapil, Usman Tekankan Pengawas Pemilu Pastikan Penggunaan Basis Data Sudah Termutakhir
|
PENGAWASAN. Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, Usman Sanjaya.
MAMUJU, BAWASLU SULBAR – Sehubungan dengan alokasi kursi dan penataan Daerah Pemilihan (Dapil) pada tahapan Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan Pemilu Tahun 2024, Anggota Bawaslu Sulbar, Usman Sanjaya, meminta agar KPU dalam penyusunannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.
“Jajaran pengawas pemilu perlu memastikan dalam proses penataan dapil dan alokasi kursi sudah taat prosedur,” kata Usman, Selasa 20 Desember 2022.
Usman mengungkapkan taat prosedur yang dimaksud seperti melalui rapat pleno, mengumumkan rancangan usulan, dan melakukan uji publik, serta menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat.
“Daerah pemilihan merupakan salah satu isu krusial saat ini, sehingga pengawas harus melakukan tugasnya dengan baik,” ujar Kordiv. SDM-O Diklat itu.
Dia menambahkan persoalan data dan peta wilayah juga harus diperhatikan, saat ini Tim Pengawasan Bawaslu Sulbar melakukan pengawasan di KPU Provinsi untuk memastikan hasil analisis dan pencermatan dari KPU Kabupaten setelah di lakukan uji publik sesuai dengan prosedur.
Lebih jauh, lanjut Usman, jajaran pengawas pemilu perlu memastikan basis data yang digunakan KPU adalah data termutakhir, sesuai antara alokasi kursi yang ditetapkan dengan jumlah data agregat kependudukan per-kecamatan (DAK2) di dapil tersebut.
“Terkait peta wilayah, harus peta termutakhir dan alokasi kursi juga sudah memperhatikan pemekaran kecamatan, serta melakukan pemetaan terhadap potensi adanya sengketa perbatasan antar kecamatan yang berbeda dapil maupun antar kabupaten,” jelas Usman. (Humas)
