MAMUJU, — Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat menggelar kegiatan Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, Rabu (28/10/2026).
Kegiatan ini menjadi upaya memperkuat peran kader dalam mendorong keterlibatan masyarakat pada pengawasan pemilu, khususnya pada masa non-tahapan.
Kegiatan tersebut dipimpin langsung Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat sekaligus Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (P2H), Hamrana Hakim, serta turut hadir Ketua SIPAPADA P2P Provinsi Sulawesi Barat, Ongki Prayudi, bersama anggota dan pengurus komunitas.
Hamrana Hakim menegaskan bahwa pengawasan pemilu membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat. Penguatan dan konsolidasi kader menjadi langkah penting untuk memperluas jangkauan pengawasan sekaligus meningkatkan upaya pencegahan pelanggaran sejak dini.
“Kader P2P tidak cukup hanya terbentuk dan hadir dalam kegiatan, tetapi harus mampu bergerak dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kader harus menjadi penggerak edukasi demokrasi, mengajak masyarakat terlibat dalam pengawasan, serta membangun kesadaran untuk mencegah politik uang dan menjaga integritas pemilu,” ujar Hamrana.
Hamrana menambahkan, penguatan kader juga perlu dilakukan melalui pemanfaatan media sosial dan jejaring komunitas untuk memperluas edukasi kepemiluan.
“Saya mengajak seluruh kader P2P untuk semakin aktif mengedukasi masyarakat, menyebarkan informasi kepemiluan yang akurat, dan membangun komunikasi yang baik dengan berbagai elemen masyarakat. Bawaslu SulBar selalu terbuka untuk berdiskusi, berkoordinasi, dan memberikan arahan. Mari kita perkuat kolaborasi agar kader semakin aktif bergerak dan pengawasan partisipatif semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tambah Hamrana.
Dalam kegiatan Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif, Ketua SIPAPADA P2P Provinsi Sulawesi Barat, Ongki Prayudi, menyatakan kesiapan pihaknya untuk memperkuat peran kader.
“Kami siap mendorong kader lebih aktif mengedukasi masyarakat, termasuk melalui media sosial, serta mengajak masyarakat bersama-sama mengawal pemilu demi mewujudkan demokrasi yang partisipatif, inklusif, dan berkualitas,” ujar Ongki
Pengawasan pemilu partisipatif merupakan bagian penting dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat terhadap demokrasi.
_HUMAS
