Stabilitas Sulawesi Barat dalam Menghadapi Politisasi SARA: Pemetaan Kerawanan Pemilu 2024 oleh Bawaslu RI

Yokyakarta, Sulawesi Barat - Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia telah melakukan Louncing pemetaan kerawanan pemilu dan pemilihan tahun 2024 dengan fokus terhadap isu strategis politisasi sara, Kegiatan yang di Hadiri Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Kordiv pencegahan Parmas dan Humas Hamrana Hakim. Provinsi Sulawesi Barat kembali menunjukkan stabilitasnya dalam menghadapi isu-isu politisasi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), Yokyakarta 10 Oktober 2023 Meskipun isu-isu kerap mempengaruhi situasi politik di berbagai wilayah, Sulawesi Barat bukanlah provinsi paling rawan terkait dengan isu politisasi SARA berdasarkan Lounching yang di gelar Bawaslu Republik Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan menganalisis kerawanan yang mungkin muncul dalam proses pemilihan umum mendatang. Pemilu dan pemilihan serentak yang akan digelar pada tahun 2024 dianggap sebagai momen krusial bagi demokrasi Indonesia. Maka dari itu, Bawaslu Republik Indonesia memandang perlu untuk melakukan pemetaan kerawanan isu politisasi sara, yang merupakan salah satu isu sensitif dalam dunia politik Indonesia. Politisasi sara dapat menjadi ancaman serius terhadap integritas pemilu dan stabilitas negara. Hamarana mengaku bahwa Berdasarkan hasil pemetaan kerawanan terkait isu politisasi SARA, perlu ada effort bersama dengan pihak atau mitra strategis lain untuk bersama2 memerangi politisasi sara yang dapat memecah belah masyarakat. "Langkah yang akan diambil ke depan adalah meningkatkan literasi dan pendidikan pemilih secara massif, terutama bagi generasi muda, dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam upaya mencegah politisasi SARA yang berpotensi terjadi dalam pemilu dan pemilihan 2024 mendatang" ungkap Hamrana (HUMAS)