SKPP Tingkat Dasar Tahun 2021 Gelombang II Resmi Dibuka, Puluhan Peserta Siap Jadi Patron Pengawas Partisipatif
|
SKPP. Anggota Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo bersama Bupati Majene, Andi Achmad Syukri Tammalele dan Ketua Bawaslu Sulbar, Sulfan Sulo saat acara pembukaan SKPP Tingkat Dasar Tahun 2021 Gelombang II di Aula LPMP Sulbar, Selasa 31 Agustus 2021.
MAJENE, BAWASLU SULBAR - Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) merupakan salah satu dari sekian program Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam rangka meningkatkan peran pemuda dan masyarakat untuk turut serta dalam pengawasan pemilu.
Gelombang II SKPP Tingkat Dasar Tahun 2021 dibuka secara resmi oleh Anggota bawaslu Sulbar, Ratna Dewi Pettalolo di Aula LPMP Sulbar, Kabupaten Majene, 31 Agustus 2021.
Terdapat 74 peserta yang mengikuti kegiatan ini, mereka berasal dari tiga kabupaten di Sulawesi Barat yaitu Majene, Polewali Mandar, dan Mamasa yang telah lulus seleksi dan berhak mengikuti SKPP Tingkat Dasar ini selama tiga hari ke depan, yang menarik terdapat dua peserta penyandang disabilitas.
Turut hadir pada acara tersebut, Bupati Majene, Andi Achmad Syukri Tammalele, para Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Majene, Ketua dan Anggota Bawaslu Sulbar, Kepala Sekretariat Bawaslu Sulbar serta Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat.
Dalam sambutannya, Anggota Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo mengatakan SKPP merupakan program nasional prioritas bekerja sama dengan Bappenas dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawal proses pemilu maupun pemilihan yang sudah dimulai sejak 2018 dan bergulir sampai 2021, dan tahun ini merupakan tahun terakhir.
“Penting bagi Bawaslu untuk berkomunikasi dengan pemerintah daerah dan institusi lainnya, mudah-mudahan ini bukan program terakhir di Majene karena program ini bisa diambil alih oleh Pemda dengan design kegiatan yang tentunya menyesuaikan,” kata Dewi, Selasa 31 Agustus 2021.
Dia menambahkan Bawaslu RI konsen di Pengawasan Partisipatif, karena pada Tahun 2024 beban kerja penyelanggara dan tentu permasalahan yang akan dihadapi lebih kompleks sehingga membutuhkan kerjasama secara luas dengan seluruh elemen masyarakat, baik unsur penyelenggara, peserta dan juga pemilih itu sendiri.
“Termasuk bagaimana memperkuat jejaring dengan lembaga-lembaga terkait pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan, juga lembaga pemantau agar gerak langkah menghadapi pemilihan serentak Tahun 2024 sama, karena kita juga mengusung visi yang sama demi Pemilihan serentak 2024 yang harus lebih baik dari 2019,” timpal Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran itu.
Dewi juga menambahkan, dalam catatan Bawaslu pada Pemilu Tahun 2019, yang banyak melakukan pelanggaran selain peserta adalah masyarakat, yang diharapkan kualitas Pemilu lebih baik dengan menjadikan masyarakat sebagai ujung tombak ke depan.
“Konsentrasi Bawaslu bagaimana mempersiapkan kader-kader muda seperti yang dihadirkan di sini adalah anak-anak muda milenial pemilih pemula karena kita percaya kelompok pemuda ini masih memiliki idealisme yang kuat mengusung misi, mahasiswa adalah pemuda yang merupakan agen perubahan untuk membawa pemilu yang lebih baik,” harapnya.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Majene, Andi Achmad Syukri Temmalele berharap SKPP Tahun 2021 ini melahirkan kader-kader yang menjadi patron dalam meningkatkan pengawasan partisipatif di tengah-tengah masyarakat sehingga kualitas demokrasi dan pemilu kita lebih baik lagi dan akan melahirkan pemimpin yang amanah.
“Melalui kesempatan ini saya mengajak kepada masyarakat untuk bersama-sama menolak politik uang, politisasi SARA serta ujaran kebencian karena hal itu dapat memecah belah bangsa kita,” serunya.
Sebelumnya, Pemkab Majene telah menyiapkan gedung kantor yang akan dihibahkan untuk dijadikan kantor Bawaslu Majene dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam menyambut Pemilu Serentak Tahun 2024.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Sulbar, Sulfan Sulo menuturkan para peserta mengikuti SKPP pasti sudah terbesit keinginan ingin bersama-sama Bawaslu menyelamatkan Indonesia melalui pemilu jujur dan adil. “Meskipun kita tidak sedarah tetapi melalui Sekolah Kader ini kita bersaudara, tujuan kita sama yakni menjadikan pelaksanaan pemilu di Indonesia lebih baik lagi,” pungkas Sulfan. (Lam/Humas)
