Perkuat Kapasitas Pengawasan, Bawaslu Sulbar Ikuti Evaluasi Nasional PDPB Semester I Tahun 2026
|
JAKARTA 20/07/2026 – Dalam rangka memperkuat penguatan kelembagaan serta memastikan kualitas daftar pemilih yang akurat dan inklusif, jajaran pimpinan dan pejabat struktural Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Barat menghadiri kegiatan Penguatan Kelembagaan Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (Parmas & Humas), serta Evaluasi Prioritas Nasional Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester I Tahun 2026.
Kegiatan nasional yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI ini berlangsung di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat. Hadir langsung mewakili Bawaslu Sulbar, Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Hamrana Hakim dan Arham Syah, didampingi oleh Kepala Bagian Pengawasan Pemilu.
Forum strategis ini mempertemukan jajaran Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu dari seluruh Indonesia. Tujuannya tidak hanya untuk mengevaluasi pelaksanaan pengawasan PDPB Semester I Tahun 2026, tetapi juga menyusun strategi kelembagaan yang komprehensif dalam menghadapi persiapan tahapan Pemilu Tahun 2029.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, para peserta mendapatkan pembekalan materi mendalam dari sejumlah narasumber kompeten. Pegiat kepemiluan hadir membawakan materi bertajuk "Evaluasi dan Proyeksi PDPB untuk Kedaulatan Pemilih dalam Pemilu".
Selain itu, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri RI turut memaparkan materi mengenai "Sinergitas Digitalisasi Data Kependudukan dan Validasi Daftar Pemilih demi Mewujudkan Akurasi PDPB Semester I Tahun 2026". Sesi ini menitikberatkan pada urgensi integrasi data kependudukan secara digital guna memastikan proses pemutakhiran daftar pemilih berjalan valid dan berkelanjutan.
Anggota Bawaslu Sulbar, Hamrana Hakim, menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi momentum krusial untuk menyamakan persepsi serta mempertajam kapasitas pengawasan data pemilih di tingkat regional. Menurutnya, kualitas daftar pemilih merupakan fondasi utama yang menentukan integritas hasil pemilu.
"Pengawasan terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan adalah garda terdepan dalam melindungi hak konstitusional warga negara. Melalui forum ini, kami memperkuat langkah-langkah strategis agar pengawasan data pemilih di Sulawesi Barat semakin akurat, inklusif, dan siap mengawal Pemilu 2029," ujar Hamrana Hakim.
Agenda kegiatan turut diisi dengan pemaparan rekapitulasi hasil pengawasan PDPB Semester I Tahun 2026 dari masing-masing provinsi. Seluruh perwakilan Bawaslu daerah bersama Bawaslu RI kemudian melaksanakan finalisasi rekapitulasi data.
Hasil finalisasi ini nantinya akan dirumuskan menjadi rekomendasi nasional serta rencana tindak lanjut yang konkret, guna meningkatkan standar kualitas pengawasan daftar pemilih di seluruh wilayah Indonesia menjelang perhelatan demokrasi Pemilu 2029.
_Humas
