Kordiv Hukum Bawaslu Sulbar Dorong Kader P2P Mamuju Jadi Penggerak Pemilu 2029 yang Bermartabat

MAMUJU, 19 Mei 2026 – Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat yang juga Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian SengketaArham Syah hadir memberikan penguatan dalam kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Mamuju, Selasa (19/05/2026).

Kegiatan yang diikuti oleh para kader pengawas ini mengusung tema "Berfungsi, Bergerak, untuk Pemilu 2029 Bermartabat". Tema ini menjadi manifestasi semangat kolektif dalam menyiapkan kader-kader yang tidak hanya paham regulasi, tetapi juga aktif melakukan aksi nyata dalam mengawal integritas proses demokrasi.
Dalam arahannya, Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Sulbar menekankan bahwa pengawasan partisipatif adalah kunci utama dalam meminimalisir potensi pelanggaran. Ia menegaskan bahwa peran kader P2P sangat krusial dalam menyebarkan virus kebaikan dalam mengawasi tahapan pemilu.
"Tema 'Berfungsi, Bergerak' harus kita maknai secara mendalam. Berfungsi berarti kader harus paham aturan dan tugasnya, sementara Bergerak berarti harus ada aksi nyata di lapangan. Kita sedang menyiapkan fondasi bagi Pemilu 2029 yang lebih bermartabat. Kader P2P adalah perpanjangan tangan Bawaslu yang akan memastikan bahwa suara rakyat terlindungi dari segala bentuk kecurangan," ujar Anggota Bawaslu Sulbar tersebut.
Pemaparan materi juga difokuskan pada pemahaman aspek hukum dalam pengawasan. Para kader dibekali pengetahuan mengenai mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran, pentingnya dokumentasi bukti yang autentik, serta tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu.
Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa ini mengingatkan bahwa pelanggaran pemilu seringkali terjadi karena minimnya pemahaman masyarakat mengenai batasan hukum. Oleh karena itu, kader P2P diharapkan mampu menjadi edukator di lingkungan masing-masing untuk menekan angka pelanggaran sejak dini.
Bawaslu Kabupaten Mamuju dinilai sangat progresif dalam menyiapkan kader-kader pengawas sejak jauh hari sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai. Langkah ini dipandang sebagai investasi strategis dalam menjaga kualitas demokrasi di wilayah Mamuju.
"Harapan kami, setelah pendidikan ini, para kader tidak berhenti di sini. Jadilah agen pengawasan yang berani, kritis, dan berintegritas. Dengan bersinergi bersama, kita wujudkan Pemilu 2029 yang tidak hanya prosedural, tetapi juga bermartabat di mata masyarakat," tutupnya.
Kegiatan P2P ini ditutup dengan sesi diskusi interaktif yang melibatkan peserta dalam membedah kasus-kasus pelanggaran pemilu sebelumnya, sebagai bahan pembelajaran untuk menghadapi tantangan pengawasan di masa depan.

Humas Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat