Jelang Pemilu 2024, Netralitas ASN Menjadi Perhatian Serius

SOSIALISASI. Ketua Bawaslu Sulbar, Fitrinela Patonangi, saat memberikan pengarahan pada kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif yang digelar Bawaslu Majene, Kamis 13 Juli 2023.

MAJENE, BAWASLU SULBAR - Pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi perhatian serius pada tahapan Pemilu 2024.

Provinsi Sulawesi Barat merupakan urutan kedua tertinggi nasional setelah Jawa Timur angka pelanggaran netralitas ASN pertanggal 23 Juni 2023. Dugaan pelanggaran ASN tersebut semuanya berasal dari Kabupaten Majene.

Ketua Bawaslu Sulbar, Fitrinela Patonangi, mengatakan, sebanyak 13 kasus netralitas ASN yang ditangani Bawaslu Majene dan telah direkomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

"Dari 13 temuan yang didapatkan oleh jajaran Bawaslu Kabupaten Majene, sudah ada 6 rekomendasi yang terbit dari KASN," kata Fitrinela saat menjadi pemateri dalam Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif yang digelar Bawaslu Majene di Wisma Yumari, Kamis 13 Juli 2023.

Dari informasi yang diperoleh dari Bawaslu Majene, kasus tersebut terkait oknum ASN yang tidak netral di media sosial, memberikan dukungan berupa KTP ke bakal calon DPD RI dan oknum ASN yang terdaftar sebagai bakal calon legislatif.

"Kita mengapresiasi kerja keras Bawaslu Majene dalam memproses dugaan pelanggaran netralitas ASN, kami juga mengimbau kepada seluruh ASN untuk tetap netral dalam Pemilu 2024," imbuh Fitrinela.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Majene, Syofian Ali mengajak seluruh elemen masyarakat agar terlibat aktif dalam pengawasan Pemilu partisipatif. Termasuk para pegiat literasi dan lainnya menjadi garda terdepan dalam upaya pendidikan politik di masyarakat untuk menyukseskan Pemilu.

"Hal ini juga bagian dari salah satu tujuan kita, selain masyarakat, komunitas juga diharapkan untuk dapat bekerja sama dalam pengawasan partisipatif," kunci Syofian. (HUMAS)

Berita ini sebelumnya telah rilis di masalembo.com