MAMUJU – Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat kapasitas kehumasan dan pengelolaan informasi publik melalui kegiatan “Penguatan Kehumasan dan Informasi Publik Bawaslu melalui Sinergi Media untuk Mewujudkan Pengawasan Pemilu yang Transparan, Edukatif dan Partisipatif”, Kamis (17 September 2026). Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid ini menghadirkan Apriyanti Marwah, Tenaga Ahli Bawaslu RI, sebagai narasumber serta diikuti oleh jajaran Bawaslu Kabupaten se-Sulawesi Barat secara daring.
Kegiatan tersebut menjadi ruang penguatan bagi jajaran Bawaslu Sulbar dan Bawaslu Kabupaten se-Sulawesi Barat dalam mengelola informasi serta menyampaikan kerja-kerja pengawasan kepada masyarakat secara efektif. Kehumasan tidak hanya berperan dalam menyebarluaskan kegiatan, tetapi juga memastikan setiap informasi yang disampaikan mampu memberikan pemahaman yang utuh kepada publik.
Dalam pemaparannya, Apriyanti Marwah menekankan bahwa media bukan sekadar saluran publikasi, tetapi mitra strategis pengawasan pemilu. Komunikasi Bawaslu harus proaktif, transparan, dan dua arah, sehingga informasi tidak hanya diketahui, tetapi dipahami dan mendorong masyarakat terlibat dalam pengawasan.
“kehumasan Bawaslu tidak boleh berhenti pada publikasi. Informasi harus mampu membangun pemahaman, membuka ruang komunikasi, dan mendorong masyarakat terlibat dalam pengawasan. Ketika publik memahami mengapa Bawaslu bekerja dan ikut mengambil bagian dalam pengawasan, di situlah komunikasi publik benar-benar memberikan dampak” Ujar Apriyanti
Ia juga berharap sinergi dengan media terus diperkuat untuk menghadirkan informasi kepemiluan yang edukatif, akurat, dan berdampak, sehingga publik tidak hanya mengetahui kerja Bawaslu, tetapi memahami pentingnya pengawasan dan terdorong untuk ikut berpartisipasi.
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (P2H) Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, Hamrana Hakim, menegaskan bahwa penguatan kehumasan harus mampu membawa kerja pengawasan lebih dekat kepada masyarakat.
“Sinergi dengan media menjadi kunci untuk menghadirkan informasi yang akurat, mudah dipahami, dan mendorong publik tidak hanya mengetahui kerja Bawaslu, tetapi turut mengambil bagian dalam pengawasan” Ujar Hamrana
Informasi tidak berhenti sebagai kabar, tetapi menjadi pengetahuan yang menguatkan kesadaran dan menggerakkan masyarakat untuk ikut mengawal pengawasan pemilu. Dengan kolaborasi yang semakin erat, kerja pengawasan Bawaslu diharapkan hadir lebih dekat, dipahami lebih luas, dan memberi dampak nyata bagi demokrasi. (HUMAS)a
