Bawaslu Sulbar Luncurkan Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak Tahun 2024
|
Mamuju, Sulawesi Barat – Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat gelar Lounching Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak tahun 2024 di salah satu Hotel di Mamuju. Acara ini dibuka oleh Gubernur Sulawesi Barat yang diwakili oleh Kepala Dinas Kominfo Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat, Mustari Mula Selasa 10 September 2024.
Dalam sambutan Mustari Mula, menyatakan bahwa Penyebaran hoaks melalui platform digital telah menjadi tantangan signifikan dalam proses Pemilihan. Menyadari hal ini, Kominfo telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan menanggapi informasi yang tidak benar. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa pemilih mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya.
“Keberhasilan pemilihan kepala daerah serentak 2024 sangat bergantung pada informasi yang benar dan jelas. Kami berkomitmen untuk memerangi penyebaran hoaks yang dapat menyesatkan publik dan merusak proses demokrasi. Kami bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengidentifikasi dan menindaklanjuti informasi palsu yang beredar di media sosial.” Ucap Mustari Mula
Pada Kesempatan yang sama ketua Bawaslu Sulbar, mengatakan bahwa Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak 2024, ketiga tahapan tersebut memiliki peran krusial dalam menentukan keberhasilan pemilihan. Pemetaan ini menekankan bahwa jika pencalonan, kampanye, dan pungut hitung tidak dijaga dan dikawal dengan baik, terdapat potensi besar terjadinya kerawanan yang dapat mempengaruhi hasil akhir pemilihan.
“Penting untuk menjaga integritas setiap tahapan dalam pemilihan kepala daerah serentak 2024. Pencalonan yang bersih, kampanye yang adil, dan proses pungut hitung yang transparan adalah fondasi utama untuk menghasilkan pemilihan yang kredibel. Jika salah satu tahapan ini tidak dijaga dengan baik, kita berisiko menghadapi kerawanan yang dapat mengancam hasil pemilihan.” Ujar Nasrul Muhayyang.
Lebih lanjut Anggota Bawaslu Sulawesi Barat, Hamrana Hakim selaku penaja kegiatan ini menjelaskan bahwa pemetaan adalah hasil analisis dari data Pemilu sebelumnya, termasuk Pilkada tahun 2020 dan Pemilu tahun 2024.
“Data kerawanan diserahkan ke Bawaslu RI dan digunakan untuk memetakan potensi kerawanan Pemilu, termasuk pengaruh kearifan lokal yang dapat mempengaruhi hasil pemilihan. Pemetaan ini meliputi berbagai aspek, seperti kontestasi, sosial, politik, dan penyelenggaraan Pemilu yang berhubungan dengan hak memilih.” Ungkap Hamrana Hakim.
“Bahwa berdasarkan hasil pemetaan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat maka Bawaslu Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamuju masuk dalam kategori rawan tinggi sehingga ini perlu dimitigasi sejak dini agar potensi-potensi tersebut tidak terjadi pada Pemilihan serentak tahun 2024” tutup Hamrana Hakim
Acara ini dihadiri oleh berbagai narasumber penting seperti Drs. H. M Natsir MM, Nursalim Ismail serta Anhar, dan juga sejumlah akademisi dan perwakilan lembaga berkumpul untuk membahas isu-isu terkini. Kehadiran para pembicara ini menandai pentingnya diskusi yang melibatkan berbagai stakehoder dalam upaya bersama mencapai solusi yang efektif terkait kerawanan penyelenggaraan pemilihan serentak ini. (HUMAS)
Penulis : Muh. Azri
“Keberhasilan pemilihan kepala daerah serentak 2024 sangat bergantung pada informasi yang benar dan jelas. Kami berkomitmen untuk memerangi penyebaran hoaks yang dapat menyesatkan publik dan merusak proses demokrasi. Kami bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengidentifikasi dan menindaklanjuti informasi palsu yang beredar di media sosial.” Ucap Mustari Mula
Pada Kesempatan yang sama ketua Bawaslu Sulbar, mengatakan bahwa Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak 2024, ketiga tahapan tersebut memiliki peran krusial dalam menentukan keberhasilan pemilihan. Pemetaan ini menekankan bahwa jika pencalonan, kampanye, dan pungut hitung tidak dijaga dan dikawal dengan baik, terdapat potensi besar terjadinya kerawanan yang dapat mempengaruhi hasil akhir pemilihan.
“Penting untuk menjaga integritas setiap tahapan dalam pemilihan kepala daerah serentak 2024. Pencalonan yang bersih, kampanye yang adil, dan proses pungut hitung yang transparan adalah fondasi utama untuk menghasilkan pemilihan yang kredibel. Jika salah satu tahapan ini tidak dijaga dengan baik, kita berisiko menghadapi kerawanan yang dapat mengancam hasil pemilihan.” Ujar Nasrul Muhayyang.
Lebih lanjut Anggota Bawaslu Sulawesi Barat, Hamrana Hakim selaku penaja kegiatan ini menjelaskan bahwa pemetaan adalah hasil analisis dari data Pemilu sebelumnya, termasuk Pilkada tahun 2020 dan Pemilu tahun 2024.
“Data kerawanan diserahkan ke Bawaslu RI dan digunakan untuk memetakan potensi kerawanan Pemilu, termasuk pengaruh kearifan lokal yang dapat mempengaruhi hasil pemilihan. Pemetaan ini meliputi berbagai aspek, seperti kontestasi, sosial, politik, dan penyelenggaraan Pemilu yang berhubungan dengan hak memilih.” Ungkap Hamrana Hakim.
“Bahwa berdasarkan hasil pemetaan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat maka Bawaslu Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamuju masuk dalam kategori rawan tinggi sehingga ini perlu dimitigasi sejak dini agar potensi-potensi tersebut tidak terjadi pada Pemilihan serentak tahun 2024” tutup Hamrana Hakim
Acara ini dihadiri oleh berbagai narasumber penting seperti Drs. H. M Natsir MM, Nursalim Ismail serta Anhar, dan juga sejumlah akademisi dan perwakilan lembaga berkumpul untuk membahas isu-isu terkini. Kehadiran para pembicara ini menandai pentingnya diskusi yang melibatkan berbagai stakehoder dalam upaya bersama mencapai solusi yang efektif terkait kerawanan penyelenggaraan pemilihan serentak ini. (HUMAS)
Penulis : Muh. Azri
