Bawaslu Sulbar Gelar Evaluasi Rekrutmen Pengawas Ad hoc

EVALUASI. Pimpinan Bawaslu Sulbar, saat rapat evaluasi perekrutan Pengawas Ad hoc Pemilu 2019 dan Pemilihan 2020 serta tatangan penyelenggara Pemilu Tahun 2024, di Aula Bawaslu Polman, Jumat 18 Maret 2022.

POLMAN, BAWASLU SULBAR – Menuju pelaksanaan Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Sulbar menggelar rapat evaluasi perekrutan Pengawas Ad hoc Pemilu 2019 dan Pemilihan 2020 serta tatangan penyelenggara Pemilu Tahun 2024, Jumat 18 Maret 2022.

Kegiatan yang digelar di Aula Bawaslu Polman tersebut dibuka secara resmi Ketua Bawaslu RI, Abhan, dengan melibatkan dua Narasumber yaitu Anggota Bawaslu Jawa Barat, Lolly Suhenti dan Dosen Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Jakarta, Ahsanul Minan melalui daring.

Hadir pada kegiatan itu, Ketua dan Anggota Bawaslu Sulbar, Ketua/Anggota Bawaslu Kabupaten yang menangani Divisi SDM dan Organisasi, para Kepala/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan pada Pemilu Tahun 2019 dan Pemilihan Tahun 2020, serta para Alumni Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Sulbar.

Dalam pengarahannya, Ketua Bawaslu RI, Abhan mengatakan dalam pembentukan Pengawas Ad hoc dan demi mendapatkan SDM yang berkualitas, transparansi dalam proses rekrutmen mesti lebih baik lagi. “Pasca rekrutmen akan diberikan pelatihan maupun bimtek sehingga mereka (Pengawas Ad Hoc, red) dapat memahami tugas dan fungsinya dengan baik,” kata Abhan, Jumat 18 Maret 2022.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Sulbar, Sulfan Sulo, menuturkan Pengawas Pemilu khususnya di wilayah kerja provinsi Sulawesi Barat harus mempersiapkan diri untuk mewujudkan pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 mendatang lebih baik dari pelaksanaan Pemilu sebelumnya.

“Dalam semangat meningkatkan kualitas SDM, kita mengambil peran penting dalam mewujudkan pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 mendatang yang adil dan demokratis,” ujar Sulfan.

Dia menambahkan berbekal pengalaman yang telah dilakoni pada rekrutmen sebelumnya, hal tersebut akan sangat membantu dalam memberikan penguatan terkait dengan integritas dan profesionalisme bagi jajaran Pengawas Ad hoc nantinya. “Kita berharap semoga pada rekrutmen Pengawas Ad hoc mendatang dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan Pengawas Pemilu yang berintegritas,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Bawaslu Sulbar, Usman Sanjaya menjelaskan terkait dengan kegiatan tersebut, setelah dilakukan pengumpulan data Pengawas Ad hoc kemudian disinkronisasi dengan data sumber daya manusia potensial di wilayah kerja masing-masing Bawaslu Kabupaten.

“Hal tersebut penting kita siapkan sejak dini, karena data tersebut nantinya dapat membantu kita dalam proses rekrutmen Pengawas Ad hoc mendatang,” jelas Kordiv. SDM dan Organisai itu.

Tantangan Rekrutmen Pengawas Ad hoc

Anggota Bawaslu Jawa Barat, Lolly Suhenti, yang menjadi Narasumber pada kegiatan tersebut mengatakan sejumlah hal yang mesti diperhatikan khususnya dalam persiapan pembentukan pengawas Ad hoc yakni kemampuan jajaran pengawas dalam memahami regulasi Pemilu, serta mampu membangun kinerja lembaga secara efektif dan dalam perspektif kolektif kolegial.

“Tantangan kepemimpinan adalah tantangan budaya, bagaimana kita dapat membangun bersama suatu kepemimpinan dan manajemen dalam bingkai kolektif kolegial,” cetus Lolly.

Lolly menambahkan perkara etik menjadi tantangan bagi pengawas Pemilu ke depan dan juga demokrasi akan semakin baik melalui integritas pengawas Pemilu yang menghasilkan kualitas pengawasan yang semakin baik. “Jangan pernah berharap kerja pengawasan Bawaslu akan semakin baik, jika pengawas Ad hoc nya setengah hati dalam melaksanakan tugas,” beber Lolly.

Pemanfaatan Teknologi Aplikasi

Dosen Unusia Jakarta, Ahsanul Minan menjelaskan terdapat beberapa isu yang diperbincangkan dalam persiapan rekrutmen Pengawas Ad hoc nantinya, yakni mekanisme penggantian antar waktu (PAW) dan penggunaan teknologi informasi. “Jadi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota harus bersiap untuk melakukan adaptasi terkait dengan pemanfaatan teknologi aplikasi, kita butuh data jajaran pengawas pemilu di semua tingkatan,” seru Ahsanul.

Dia menambahkan hal yang mesti diperhatikan dalam rekrutmen pengawas Ad hoc, yaitu memperhatikan ketersediaan anggaran dan personel, selanjutnya asistensi atau pendampingan pembentukan pengawas Ad hoc oleh Bawaslu Kabupaten, nanti setelah direkrut maka akan dilakukan pelatihan dalam penguatan pelaksanaan tugasnya.

“Tantangan lain yang akan dihadapi yaitu bagaimana merumuskan pembinaan untuk pengawas Ad hoc, karena agenda tersebut juga membutuhkan anggaran yang cukup besar dan itu menjadi PR bagi Bawaslu,” jelas Ahsanul. (Humas)