Bawaslu Sulbar Gagas Kelas Demokrasi di SMA, Perkuat Sinergi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat

Mamuju, Sulawesi Barat - Dalam rangka meningkatkan literasi politik generasi muda, khususnya pemilih pemula, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat menggagas sebuah program edukasi politik berbasis kolaborasi dengan Dinas Pendidikan. Program ini dirancang sebagai langkah strategis selama masa non-tahapan pemilu untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi dan membentuk pemilih yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Rabu 27 Agustus 2025

Menurut Hamrana Hakim Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas yang di dampingi oleh jajaran Sekretariat Bawaslu Sulawesi Barat, Kegiatan ini difokuskan pada pelajar tingkat SMA/SMK/MA sederajat sebagai sasaran utama, mengingat mereka merupakan kelompok potensial yang akan menjadi pemilih aktif pada pemilu mendatang. Dalam pelaksanaannya, program ini akan memuat materi-materi dasar seputar sistem demokrasi, pentingnya partisipasi dalam pemilu, cara mengenali informasi politik yang kredibel, serta bahaya politik uang dan disinformasi.

“Kami tidak ingin generasi muda hanya menjadi pemilih pasif. Mereka harus memahami hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara dalam proses demokrasi. Program ini adalah bagian dari investasi jangka panjang untuk demokrasi yang sehat,” ucap Hamrana Hakim

Lebih lanjut Menurut Hamrana Hakim mengaku masa non-tahapan adalah momentum yang tepat untuk membangun pondasi pemahaman politik yang sehat tanpa intervensi kepentingan elektoral.

“Kami ingin pendidikan politik ini menjadi gerakan jangka panjang, bukan hanya kegiatan seremonial menjelang pemilu. Maka dari itu, kami menggandeng Dinas Pendidikan untuk bersama-sama menghadirkan kurikulum tambahan, pelatihan, diskusi publik, hingga simulasi pemilu di sekolah-sekolah,” tambah Hamrana Hakim

Senada dengan itu, Sjaifuddin, S.Pd.,M.AP selaku Sekertaris Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat telah mendorong pemilihan ketua OSIS di sekolah-sekolah menengah atas dijadikan sebagai miniatur demokrasi yang nyata. Langkah ini diyakini dapat menjadi ruang pembelajaran langsung bagi siswa dalam memahami proses pemilu yang jujur, adil, dan partisipatif. “Pada dasarnya, kami tidak memiliki kendala berarti, karena di sekolah memang tersedia ruang kurikuler yang bisa dimanfaatkan. Biasanya ada waktu-waktu tertentu di mana materi seperti ini bisa masuk, tergantung tematik kegiatan yang sedang berlangsung. Tinggal bagaimana kita berkomunikasi dengan pihak sekolah untuk menyesuaikan dengan kelas tematiknya," ucap Sjaifuddin di depan rombongan Bawaslu Sulbar. Penulis : Hamsa Editor : Muh. Azri