Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Sulbar Dorong Penguatan Pengawasan PDPB Jelang Pleno Tingkat Provinsi

Bawaslu Sulbar Dorong Penguatan Pengawasan PDPB Jelang Pleno Tingkat Provinsi
Mamuju, Sulawesi Barat – Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat koordinasi dan pengawasan terhadap proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) secara daring menjelang pleno rekapitulasi tingkat provinsi yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat 4 Juli 2025, Kamis 3 Juli 2025 Dalam kegiatan rapat koordinasi yang berlangsung, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Sulawesi Barat, Hamrana, menegaskan bahwa pertemuan ini difokuskan untuk mendengarkan hasil pengawasan dari Bawaslu kabupaten, bukan membahas hal teknis sebagaimana dilakukan pada pertemuan sebelumnya. "Kami tidak akan terlalu banyak menyampaikan hal teknis lagi, karena proses PDPB ini telah beberapa kali kita laksanakan. Fokus kami hari ini adalah mendengar secara terperinci hasil pengawasan dari teman-teman Bawaslu kabupaten terhadap rekapitulasi yang dilakukan KPU masing-masing," ujar Hamrana .

Lebih lanjut, Hamrana menekankan pentingnya pengisian alat kerja pengawasan yang telah diturunkan oleh Bawaslu RI. Ia berharap seluruh kabupaten telah mengisi alat kerja tersebut secara lengkap, karena data itu akan menjadi bahan utama pada pleno rekapitulasi pengawasan di tingkat provinsi.

"Alat kerja pengawasan yang sudah diturunkan oleh Bawaslu RI harapannya sudah terisi dengan baik. Nantinya, kita akan bahas bersama hasilnya agar data dari pengawasan ini bisa kita dorong ke tingkat provinsi. Hal-hal yang belum terselesaikan di tingkat kabupaten tentu akan kita tindak lanjuti di provinsi," tambahnya.

Rapat ini menjadi bagian penting dari upaya konsolidasi Bawaslu Sulbar dalam menjaga kualitas daftar pemilih yang akurat dan valid, serta sebagai bentuk komitmen dalam melindungi hak pilih warga pada pemilu yang akan datang. (HUMAS)

Penulis: Hamza

Editor: Muh. Azri

 
toast

Media Sosial

news

Lokasi Bawaslu Provinsi

tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle
tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle