Bawaslu Luncurkan Program Pendidikan Pengawasan Partisipatif, Tanamkan Kesadaran Pemilu Sejak Dini
|
Mamuju, Sulawesi Barat - Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) secara resmi meluncurkan program Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) sebagai upaya strategis menanamkan kesadaran berdemokrasi di masyarakat sejak dini. Acara pembukaan bertajuk Kick-Off P2P: “Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat”. Senin 7 Juli 2025
Kegiatan ini digelar di salah satu hotel di Meda yang di hadiri oleh anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat secara daring serta dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya secara luring.
Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, dalam sambutannya menyampaikan bahwa P2P bukan sekadar program, melainkan bagian dari strategi jangka panjang dalam menciptakan pemilu yang berintegritas dan berkualitas.
“Ada jalan panjang untuk menghasilkan pemilu yang berkualitas. Salah satu cara memastikan itu adalah melalui P2P. Masa non-tahapan adalah masa menyemai, agar saat pemilu tiba, seluruh tatanan — termasuk kesadaran masyarakat — telah siap,” tegas Lolly.
Lolly menjelaskan bahwa program ini merupakan kelanjutan dari berbagai upaya partisipatif yang telah dilakukan Bawaslu sejak 2014, dimulai dari Gerakan Sejuta Relawan, lalu disempurnakan menjadi Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) pada 2018, dan kini dikembangkan menjadi P2P sejak 2022.
“P2P adalah ruang penting untuk berdiskusi, mengevaluasi pemilu sebelumnya, dan mempersiapkan pemilu yang akan datang. Di sinilah kita memperkuat peran masyarakat dalam menjaga demokrasi Indonesia,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa P2P telah ditetapkan sebagai program prioritas nasional dan optimis akan mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah.
Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan apresiasi atas program P2P dan mendorong para peserta untuk aktif dan konsisten mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.
“Saya minta para peserta mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh. Pelaksanaan P2P ini sangat penting dalam mewujudkan pesta demokrasi yang tertib, disiplin, dan sesuai aturan,” ujar Surya.
Dengan peluncuran resmi P2P ini, Bawaslu berharap kesadaran politik masyarakat terus tumbuh dan mampu menciptakan pemilu 2029 yang bermartabat, inklusif, dan berkeadilan. (HUMAS)
Lolly menjelaskan bahwa program ini merupakan kelanjutan dari berbagai upaya partisipatif yang telah dilakukan Bawaslu sejak 2014, dimulai dari Gerakan Sejuta Relawan, lalu disempurnakan menjadi Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) pada 2018, dan kini dikembangkan menjadi P2P sejak 2022.
“P2P adalah ruang penting untuk berdiskusi, mengevaluasi pemilu sebelumnya, dan mempersiapkan pemilu yang akan datang. Di sinilah kita memperkuat peran masyarakat dalam menjaga demokrasi Indonesia,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa P2P telah ditetapkan sebagai program prioritas nasional dan optimis akan mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah.
Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan apresiasi atas program P2P dan mendorong para peserta untuk aktif dan konsisten mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.
“Saya minta para peserta mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh. Pelaksanaan P2P ini sangat penting dalam mewujudkan pesta demokrasi yang tertib, disiplin, dan sesuai aturan,” ujar Surya.
Dengan peluncuran resmi P2P ini, Bawaslu berharap kesadaran politik masyarakat terus tumbuh dan mampu menciptakan pemilu 2029 yang bermartabat, inklusif, dan berkeadilan. (HUMAS)
