Refleksi 2025 dan Proyeksi 2026: Bawaslu Sulbar Tekankan Inovasi Pencegahan di Tengah Keterbatasan Anggaran
|
MAMUJU – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat daring bersama Bawaslu Kabupaten se-Sulawesi Barat guna melakukan refleksi mendalam terhadap program kerja Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat (Parmas), dan Hubungan Masyarakat (Humas) tahun 2025 serta memantapkan proyeksi kegiatan tahun 2026, Senin (2/2/2026).
Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Hamrana Hakim menekankan bahwa tahun 2026, sebagai tahun kedua pasca-pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak, merupakan momentum krusial bagi pengawas pemilu untuk tetap menjaga eksistensi lembaga di mata publik. Evaluasi menyeluruh terhadap kegiatan tahun 2025 diperlukan agar program.
di tahun mendatang tidak sekadar menjadi formalitas pelaporan, namun lebih menyentuh substansi pengawasan.
"Tahun 2026 adalah tantangan tersendiri. Meski kita dihadapkan pada keterbatasan dukungan anggaran, hal tersebut tidak boleh mematahkan semangat pengabdian. Justru kondisi ini harus melahirkan inovasi dan kreativitas agar tugas-tugas pencegahan tetap
berjalan optimal," tegas Kordiv Pencegahan Bawaslu Sulbar dalam arahannya melalui Zoom Meeting.
Beberapa poin utama yang menjadi penekanan dalam rapat tersebut antara lain:
Evaluasi Berbasis Isu: Program 2026 harus dirancang berdasarkan pemetaan isu dan tren pelanggaran pada Pemilu/Pilkada 2024, seperti politik uang.
Kreativitas Program: Mengubah hambatan anggaran menjadi peluang untuk menciptakan metode sosialisasi yang rendah biaya namun berdampak tinggi (high impact).
Kerja Kolektif Kolegial: Meskipun Divisi P2H menjadi peramu kegiatan, pelaksanaannya harus dilakukan secara bersama-sama oleh lembaga secara utuh (lintas divisi).
Bawaslu Sulawesi Barat menegaskan agar seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten tetap konsisten dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara profesional, guna menjaga kepercayaan publik selama masa non-tahapan pemilu.
"Eksistensi kita akan tetap menjadi perhatian publik setidaknya hingga tiga tahun ke depan. Kita harus membuktikan bahwa dengan atau tanpa anggaran yang besar, semangat pengawasan dalam menjaga kedaulatan demokrasi tetap membara," tambahnya.
Rapat koordinasi ini diharapkan dapat merampungkan rancangan kegiatan teknis yang lebih tajam dan terukur, serta memperluas ruang komunikasi internal guna menjaga marwah kelembagaan Bawaslu di wilayah Sulawesi Barat. (Humas)
