Pimpinan Bawaslu Sulbar Hadiri Rakornas SDM Pengawas Pemilu, Bahas Strategi Kebijakan Pengawas Pemilu

BAWASLU. Ketua dan Anggota Bawaslu Sulbar, bersama Kepala Sekretariat Bawaslu Sulbar, saat mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) penyusunan program kerja pusat pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu dan strategi kebijakan pengawasan Pemilu Tahun 2023, Bali, Selasa 6 Desember 2022.

MAMUJU, BAWASLU SULBAR – Bawaslu RI gelar kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) penyusunan program kerja pusat pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu dan strategi kebijakan pengawasan Pemilu Tahun 2023, Bali, Selasa 6 Desember 2022.

Hadir pada kegiatan tersebut, Ketua Bawaslu Sulbar, Fitrinela Patonangi, Anggota Bawaslu Sulbar, Usman Sanjaya, Hamrana Hakim, dan Muhammad Subhan, Kepala Sekretariat, Awaluddin Mustafa, serta Bawaslu Kabupaten se-Sulawesi Barat.

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, yang berkesempatan hadir pada kegiatan tersebut mengatakan kedepannya tidak ada lagi dikotomi divisi di dalam lembaga Pengawas Pemilu, prioritas utama adalah lembaga dan bukan divisi, karena divisi dibentuk untuk menunjang kinerja lembaga.

“Divisi SDM-O Diklat saat ini sudah beranjak menuju perubahan yang lebih baik, hal ini harus terus ditingkatkan agar pengawasan yang dilakukan terus semakin membaik, apalagi tantangan Pemilu 2024 tidaklah mudah, pola-pola pengawasan berbasis kearifan lokal harus dikembangkan,” kata Bagja, Rabu 7 Desember 2022.

Kegiatan tersebut, dibuka secara resmi Anggota Bawaslu RI, Herwyn JH Malonda, yang dalam pengarahannya menuturkan Tahun 2023 merupakan tahapan yang krusial. Untuk itu, seluruh jajaran Pengawas Pemilu dapat menyiapkan model pengawasan Pemilu yang baik bagi seluruh jajaran.

“Sekarang ini sedang disusun grand desain untuk pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis. Oleh karena itu, kegiatan ini dilakukan dalam rangka merumuskan masukan dari jajaran di provinsi dan kabupaten/kota,” imbuh Herwyn.

Kordiv. SDM-O Diklat itu menambahkan dengan kemajuan teknologi saat ini, Pengawas Pemilu harus bisa menyesuaikan pola pengawasan, salah satunya pengawasan melalui cyber.

Kegiatan tersebut juga menghadirkan Anggota KPU RI, Mochammad Afifuddin, Pegiat Pemilu Sindikasi Pemilu dan Demokrasi, Erik Kurniawan, Founder Visi Nusantara Maju, Yusfitriadi, Koordinator Nasional JPPR, Nurlia Dian Paramita, Akademisi Universitas Nusa Cendana, Dr. Rudi Rohi, Dignity Indonesia, Jefri Andriansyah dari, dan Founder Sindikasi Pemilu Demokrasi, Dian Permata. (Humas)