Perkuat Strategi Pencegahan Berbasis Risiko, Bawaslu Sulbar Ikuti Sosialisasi Model Evaluasi dan Pengumpulan Data Pendukung IKP 2024 MAMUJU — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Barat secara aktif mengikuti kegiatan Sosialisasi Model

MAMUJU — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Barat secara aktif mengikuti kegiatan Sosialisasi Model Evaluasi dan Pengumpulan Data Pendukung Evaluasi Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024 yang berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting, pada 4 hingga 6 Agustus 2026.

Kegiatan ini diselenggarakan untuk mengevaluasi efektivitas pencegahan berbasis IKP, sekaligus merumuskan penyempurnaan instrumen pemetaan kerawanan agar semakin akurat, kredibel, dan relevan dalam menghadapi dinamika kepemiluan ke depan. Dalam pemaparan materi awal yang disampaikan oleh narasumber (Cak Maskur), ditegaskan bahwa Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) merupakan instrumen pemetaan masalah yang terus berjalan dinamis. Fokus kerawanan tidak lagi sekadar berbasis lokasi administratif wilayah semata, melainkan bergeser pada pembacaan kondisi kerawanan non-elektoral serta konteks sosial-politik yang menyertainya.

Bawaslu dituntut memiliki wawasan yang luas, tidak terbatas hanya pada saat tahapan pemilu berlangsung, termasuk merumuskan langkah strategis ketika menghadapi dinamika khusus seperti adanya calon tunggal pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).Diskusi mendalam juga menyoroti dimensi penyelenggara pemilu, di antaranya bagaimana menjaga independensi politik serta mengukur sejauh mana penyelenggara menjalankan tugas secara profesional.

Sisi non-elektoral terbukti sangat mempengaruhi stabilitas proses demokrasi. Kendati demikian, beberapa aspek khusus seperti politik uang (money politics) dinilai masih memerlukan potret dan indikator yang lebih komprehensif. Ketersetaraan politik pun masih menjadi tantangan besar akibat adanya pengaruh kekuatan-kekuatan tertentu hingga ke tingkat akar rumput.Melalui evaluasi ini, diharapkan ada relevansi yang kuat antara IKP dengan aspek-aspek keberhasilan pengawasan. Bawaslu juga didorong untuk memperkuat pendekatan lintas kelembagaan agar dapat bersama-sama menjadi bagian dari pelaksanaan IKP yang komprehensif.

Pertanyaan mendasar terkait apakah kebijakan Bawaslu telah selaras dengan IKP, serta ketepatan sasaran dari kategori-kategori yang ada, menjadi bahan refleksi penting. IKP pada dasarnya berfungsi sebagai alat bantu strategis untuk memetakan kerawanan dengan target akhir terjadinya penurunan potensi pelanggaran.

Mengingat pada pelaksanaan Pilkada 2024 lalu dinamika pelanggaran masih cukup tinggi—seperti masifnya politik uang berdasarkan data yang dimiliki, isu netralitas TNI/Polri serta ASN, hingga penyebaran hoaks di media sosial—hasil evaluasi menunjukkan bahwa data dan prediksi IKP yang telah dibangun selama ini dinilai sudah cukup akurat dan baik.Bawaslu Sulawesi Barat berkomitmen untuk terus meningkatkan kemampuan analisis data serta memperkuat sinergi kelembagaan guna memastikan instrumen IKP semakin tajam dan tepat sasaran dalam mewujudkan pengawasan pemilu yang berintegritas.

Humas_