Mamuju, Bawaslu Sulbar – Dalam rangka memperkuat sinergi dan keberlanjutan program pengawasan, jajaran Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat menerima kunjungan audiensi dari Forum Penggerak Pengawas Partisipatif (FP2P) Kabupaten Mamuju tahun 2025 di Kantor Bawaslu Sulbar, Kamis (15/1/2026).
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Koordinator Divisi (Kordiv) Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Sulbar, Hamrana Hakim, didampingi Kepala Bagian Pencegahan Bawaslu Sulbar, Ruski Hamid. Pertemuan ini bertujuan untuk mendiskusikan peran strategis alumni P2P Sulbar dalam mendukung pengawasan partisipatif menjelang tahapan Pemilu mendatang.
Dalam sambutannya, Hamrana Hakim menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas inisiatif dan kehadiran para kader FP2P. Beliau menekankan bahwa pertemuan ini bukan sekadar ajang silaturahmi, melainkan ruang kontribusi pemikiran yang konstruktif.
"Saya berharap kegiatan ini menjadi ruang partisipatif bagi teman-teman kader FP2P Kabupaten Mamuju untuk memberikan kontribusi pemikiran, saran, dan masukan yang konstruktif terkait pelaksanaan serta pengembangan kegiatan kita ke depan," ujar Hamrana.
Hamrana menambahkan bahwa sinergi ini penting untuk memastikan keberlanjutan program pengawasan yang lebih efektif di masyarakat. Senada dengan hal tersebut, Ruski Hamid menegaskan bahwa kader FP2P adalah bagian dari keluarga besar Bawaslu yang menjadi perpanjangan tangan dalam mensosialisasikan nilai-nilai pengawasan.
Sementara itu, perwakilan kader FP2P menyampaikan komitmennya untuk tetap aktif dalam mengawal demokrasi. Salah satu agenda yang dipaparkan adalah rencana pelaksanaan kegiatan "BAZAR" (Bazar Ramadhan). Kegiatan ini dirancang tidak hanya sebagai tempat berkumpul, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran dan sosialisasi pengawasan pemilu kepada masyarakat luas.
Selain memaparkan program kerja, para kader alumni juga menyoroti beberapa isu krusial, di antaranya:
• Aksesibilitas bagi Disabilitas: Kendala yang dihadapi pemilih disabilitas dalam mengakses Tempat Pemungutan Suara (TPS).
• Pendampingan Pemilih: Rencana pendampingan kepada penyandang difabel terkait data pemilih yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
• Akses Informasi: Permintaan dukungan akses Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) bagi alumni P2P untuk memperkuat fungsi pemantauan.
Pertemuan ini diakhiri dengan sesi diskusi mengenai isu-isu demokrasi terkini dan dokumentasi bersama. Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan peran aktif alumni P2P yang tergabung dalam berbagai organisasi pemantau, seperti Perisai Demokrasi, dapat meningkatkan kualitas pengawasan partisipatif di wilayah Sulawesi Barat.
Humas Bawaslu Provinsi Sulbar
