Pemetaan Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak, Hamrana Serukan Sinergitas Stakeholder dan Masyarakat
|
PEMETAAN. Anggota Bawaslu Sulbar, Hamrana Hakim, didampingi Kepala Bagian Pengawasan dan Humas, Muhammad Darwis, saat mengikuti peluncuran Pemetaan Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Bandung, Jawa Barat, Senin 14 Agustus 2023.
MAMUJU, BAWASLU SULBAR - Bawaslu RI baru saja meluncurkan Pemetaan Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, Senin 14 Agustus 2023.
Kegiatan yang digelar di Bandung, Jawa Barat itu diikuti oleh Anggota Bawaslu Provinsi, Koordinator Divisi Pencegahan se-Indonesia dengan isu strategis terkait politik uang.
Pada peluncuran tersebut disebutkan Sulawesi Barat menduduki peringkat dua provinsi dengan tingkat kerawanan sedang isu politik uang dengan skor 27.78. Kemudian, pada kerawanan tertinggi berdasarkan agresi kabupaten/kota isu politik uang, Sulawesi Barat menduduki posisi ke tiga belas dengan skor 1.20.
Menanggapi hal itu, Anggota Bawaslu Sulbar, Hamrana Hakim, mengatakan dengan diluncurkannya Pemetaan Kerawanan Pemilu dan Pemilihan tentang isu politik uang, Bawaslu Sulbar kedepan akan memaksimalkan upaya pencegahan.
"Dengan menggandeng seluruh stakeholder untuk terus bergerak karena politik uang merupakan kejahatan, sehingga kita perlu memegang teguh komitmen untuk memeranginya," kata Hamrana, Senin 14 Agustus 2023.
Kordiv. Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas itu mengungkapkan upaya pencegahan yang penting dilakukan adalah melakukan sosialisasi secara massif serta meningkatkan pengawasan pemilu partisipatif masyarakat.
"Di tengah regulasi yang terbatas maka diperlukan upaya yang lebih kuat untuk mencegah terjadinya politik uang, salah satu yang akan kita bunyikan lagi adalah desa anti politik uang," imbuhnya.
Lebih jauh, Hamrana menjelaskan desa anti politik uang bertujuan agar adanya sinergitas antara pengawas pemilu dengan masyarakat sebagai pengawas pemilu partisipatif.
"Sehingga mampu menciptakan suasana pemilu dan pemilihan yang kondusif, bebas dari kecurangan dan yang tentu paling penting adalah bebas dari praktik politik uang," jelasnya. (HUMAS)
