MAJENE – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan sosialisasi pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Warkop Kota Tua, Kabupaten Majene, Selasa (10/11/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat keterbukaan informasi publik sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak memperoleh informasi dari lembaga penyelenggara pemilu.
Dalam kegiatan tersebut, Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Subhan, turun langsung memberikan sosialisasi mengenai fungsi dan mekanisme pelayanan PPID. Ia menjelaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari tanggung jawab lembaga publik dalam memberikan akses informasi yang transparan, mudah, dan akuntabel kepada masyarakat.
Muhammad Subhan juga menekankan bahwa masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi terkait tugas, fungsi, dan kinerja Bawaslu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, pelayanan informasi tetap harus memperhatikan klasifikasi informasi publik, termasuk informasi yang dikecualikan.
“Bawaslu tidak boleh menutup diri dari masyarakat. Informasi publik harus dapat diakses dengan mudah sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban lembaga. Melalui PPID, masyarakat memiliki ruang untuk mengetahui kinerja dan aktivitas Bawaslu,” tegasnya
Ia mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan PPID sebagai sarana memperoleh informasi sekaligus mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas kelembagaan.
Melalui sosialisasi ini, Bawaslu Sulbar berupaya mendekatkan layanan informasi publik kepada masyarakat serta membangun pemahaman bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga.
Humas_
