Hadapi Tantangan Pemilu, Bawaslu Sulbar Tingkatkan Kapasitas Pengawas di Majene

Majene – Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, Data dan Informasi (PP, Datin) Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Subhan, menjadi narasumber pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengawas Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu yang diselenggarakan Bawaslu Kabupaten Majene di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Majene, Kamis 23/7/2026.
Di tengah tantangan penyelenggaraan Pemilu yang semakin kompleks, peningkatan kapasitas menjadi fondasi utama agar setiap pengawas mampu bertindak cepat, tepat, dan profesional dalam menangani setiap dugaan pelanggaran.

Forum ini menjadi momentum memperkuat kapasitas jajaran Bawaslu Kabupaten Majene dalam menangani pelanggaran Pemilu. Kesamaan pemahaman terhadap regulasi dan prosedur menjadi kunci untuk menghadirkan penanganan pelanggaran yang profesional, objektif, dan berkeadilan.
Muhammad Subhan menegaskan bahwa kapasitas sumber daya manusia menjadi salah satu faktor utama dalam mewujudkan pengawasan Pemilu yang berkualitas.
"Pengawas Pemilu dituntut tidak hanya memahami regulasi, tetapi juga mampu menerapkannya secara tepat dalam setiap proses penanganan pelanggaran. Profesionalisme, integritas, dan ketelitian menjadi kunci untuk menghadirkan kepastian hukum serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi," ujarnya
Lebih lanjut, Muhammad Subhan berharap penguatan kapasitas ini dapat menjadi bekal bagi jajaran pengawas dalam menghadapi seluruh tahapan Pemilu. Menurutnya, pemahaman yang kuat terhadap regulasi dan mekanisme penanganan pelanggaran akan meminimalkan kendala teknis maupun keraguan hukum saat menjalankan tugas di lapangan.
"Ketika tahapan Pemilu resmi dimulai, jajaran pengawas harus sudah siap menjalankan tugasnya. Tidak boleh lagi ada kendala teknis maupun keraguan dalam menerapkan ketentuan hukum di lapangan," harapnya.
Ia juga menekankan bahwa penanganan pelanggaran tidak hanya berorientasi pada penegakan aturan, tetapi juga merupakan bagian dari upaya menjaga kualitas demokrasi. Oleh karena itu, pengawas Pemilu harus memiliki kemampuan analisis yang baik, menjunjung prinsip keadilan, serta bekerja berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah.
Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat berharap kegiatan ini semakin memperkuat kompetensi dan kepercayaan diri jajaran pengawas dalam menjalankan tugas. Kesiapan yang dibangun sejak dini diharapkan mampu menghadirkan proses pengawasan dan penanganan pelanggaran yang efektif, profesional, serta menjaga integritas penyelenggaraan Pemilu. (HUMAS)