Bawaslu Sulbar Gelar FGD Penyusunan Profil Risiko Fraud Atas Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pemilu

FGD. Pelaksanaan Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Profil Risiko Fraud atas Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pemilu, di ruang rapat Bawaslu Sulbar, Senin 27 Februari 2023.

MAMUJU, BAWASLU SULBAR - Dalam rangka pengelolaan anggaran Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Sulbar menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Profil Risiko Fraud atas Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pemilu, Senin 27 Februari 2023.

Kegiatan tersebut menggandeng Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Barat, serta melibatkan Bawaslu Kabupaten se-Sulawesi Barat untuk hadir pada kegiatan yang bertempat di ruang rapat Bawaslu Sulbar itu.

Dalam pengarahannya, Ketua Bawaslu Sulbar, Fitrinela Patonangi, mengatakan kegiatan tersebut merupakan salah satu kegiatan pengendalian dan pencegahan atas risiko-risiko sehingga pengelolaan anggaran dapat dilakukan secara maksimal dalam melaksanakan penyelenggaraan pemilu di setiap tahapan.

"Kita berharap kegiatan ini dapat menjadi sumber, acuan, dan pencegahan, serta pengendalian selama melaksanakan penyelenggaraan pemilu agar setiap tahapan yang dilalui bisa sukses, baik secara realisasi program dan kegiatan maupun pertanggungjawaban administrasi dan keuangan," kata Fitrinela, Senin 27 Februari 2023.

Anggota Bawaslu Sulbar, Usman Sanjaya, menuturkan Bawaslu menerapkan prinsip kolektif kolegial, dimana segala urusan baik administrasi dan kelembagaan tidak lepas dari pertanggungjawaban segala program dan kegiatan yang dilaksanakan baik selama tahapan maupun di luar tahapan pemilu.

"Sebagai salah satu lembaga negara tidak lepas dari prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yaitu adil, jujur, dan transparan, sehingga penting untuk menjunjung transparansi dari segi pelaksanaan dan pertanggungjawabannya," urai Kordiv. SDM-O Diklat itu.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Sekretariat Bawaslu Sulbar, Awaluddin Mustafa, berharap kegiatan tersebut sebagai sarana untuk membuka dan menambah wawasan terkait profil risiko dalam pengelolaan anggaran di unit kerja masing-masing.

"Kita berharap melalui kesempatan ini kita diberi bimbingan dari Tim BPKP Sulawesi Barat terkait bagaimana mengelola segala anggaran dan administrasi agar tetap merujuk kepada mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku," imbuh Awaluddin.

Sementara itu, Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi BPKP Sulawesi Barat, Sugeng Yoga Marsasi, mengungkapkan kegiatan tersebut sangat penting untuk menggali potensi risiko, sehingga dapat dilakukan optimalisasi.

"Dalam pengelolaan anggaran, kegiatan maupun langkah yang berpotensi merugikan negara maka tentunya kita antisipasi agar tidak menjatuhkan organisasi ataupun individu," jelasnya. (HUMAS)