SHARE :

Tingkatkan Kualitas dan Akuntabilitas Kinerja, Bawaslu Sulbar Gelar Sosialisasi Pedoman Teknis Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Bersama Bawaslu Kabupaten

Terbit : 6 Juli 2021 / Kategori : Bawaslu Sulbar / Komentar : 0 komentar / Author : Zulkifli
Tingkatkan Kualitas dan Akuntabilitas Kinerja, Bawaslu Sulbar Gelar Sosialisasi Pedoman Teknis Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Bersama Bawaslu Kabupaten

SOSIALISASI. Ketua dan Anggota, Kepala Sekretariat serta Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Sulbar saat pelaksanaan Rapat Koordinasi Sosialisasi Pedoman Teknis Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum Serta Penyusunan Rencana Kerja Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten di Aula Lantai 3 Bawaslu Sulbar, Selasa, 6 Juli 2021.

MAMUJU, BAWASLU SULBAR – Bawaslu Sulbar menggelar Rapat Koordinasi Sosialisasi Pedoman Teknis Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum Serta Penyusunan Rencana Kerja Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten.

Rapat tersebut dilaksanakan di Aula Lantai 3 Bawaslu Sulbar, Selasa, 6 Juli 2021, dihadiri Ketua dan Anggota Bawaslu Sulbar, Kepala Sekretariat Bawaslu Sulbar, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten, Kepala/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten se-Sulbar serta Tim Asistensi Bawaslu RI, Mohammad Aniq Kamaluddin melalui sambungan Zoom sebagai narasumber.

Pertemuan tersebut dilaksanakan dalam rangka Sosialisasi Pedoman Teknis Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan serta Penyusunan Rencana Kerja Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten.

Ketua Bawaslu Sulbar, Sulfan Sulo dalam sambutannya mengatakan agar terus menjaga semangat pengawasan agar Bawaslu menjadi semakin baik dan bagus kedepannya. “Kita harus menjalankan tugas dan fungsi pemilu dengan baik dengan melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas pengawas guna meningkatkan kualitas dan akuntabilitas kinerja,” kata Sulfan, Selasa 6 Juli 2021.

Anggota Bawaslu Sulbar, Usman Sanjaya menjelaskan rapat tersebut merupakan tindak lanjut hasil rapat di Bawaslu RI Jakarta terkait Sosialisasi Pedoman Teknis Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum.

“Saya berharap kedepannya kita harus memahami terkait pola pembinaan dengan benar serta membentuk Kelompok Kerja (Pokja) untuk pengawasan,” tambah Koordinator Divisi SDM dan Organisasi itu.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Sulbar, Supriadi Narno menekankan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) harus melibatkan semua stakeholder yang ada. “Dalam Penyusuan Renja perlu dilakukan konsolidasi dari awal dengan melibatkan semua stakeholder yang ada dan sebelum itu perlu ada koordinasi dengan pimpinan stakeholder tersebut,” ujarnya.

Anggota Bawaslu Sulbar, Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Data Informasi, Fitrinela Patonangi menuturkan kegiatan tersebut merupakan momen yang sangat baik karena dihadiri oleh semua pimpinan baik di provinsi maupun kabupaten se-Sulbar.

“Pelaksanaan Pembinaan harus dilakukan secara berjenjang yaitu meliputi peningkatan kapasitas kinerja, melakukan pengawasan terhadap petugas pengawas, penyelesaian pelanggaran kinerja dan yang terakhir pembinaan terkait putusan DKPP dan Bawaslu,” terang Fitrinela.

Hal senada juga dilontarkan Anggota Bawaslu Sulbar, Ansharullah A. Lidda yang berharap terdapat kesesuaian antara kesiapan program dan kebutuhan khususnya Bawaslu Kabupaten. “Terkait kesiapan program-program untuk Rencana Kerja (Renja) di Tahun 2022 harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Bawaslu Kabupeten,” harap Ansharullah.

Pada kesempatan itu, Kepala Sekretariat Bawaslu Sulbar, Awaluddin Mustafa mengungkapkan bahwa menyusun program rencana kerja kedepan mengacu kepada Rencana strategis yang diselaraskan dengan tugas pokok fungsi dan wewenang kita serta bersinergi dan berkesinambungan sehingga program kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja kegiatan sehingga dapat menjadi tolak ukur sejauh mana keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran.

Awaluddin menambahkan, saat ini Bawaslu semakin membenahi diri guna mewujudkan Good Governance setara dengan kementerian lain, salah satunya adalah adanya SOTK baru dan penganggaran yang berbasis kinerja. Menyusun kegiatan harus didukung oleh adanya Kerangka Acuan Kerja (TOR), agar memudahkan  perencanaan pada saat asistensi nantinya.

“Maksud pertemuan ini adalah untuk mensinergikan rencana kerja kedepan agar tidak terjadi tumpang tindih dan menyesuaikan kondisi daerah masing-masing. Namun program kerja yang telah diusulkan bukan menjadi hal yang mutlak untuk langsung diterima atau disetujui mengingat adanya faktor yang mempengaruhi yaitu bila tidak sesuai dengan program nasional dan atau adanya keterbatasan anggaran. Oleh karena itu untuk menyusun suatu rencana kerja harus betul-betul strategis yang berdasarkan aspek skala prioritas,” cetusnya.

Selanjutnya, Tim Asistensi Bawaslu RI, Mohammad Aniq Kamaluddin dalam salah satu paparan materinya via Zoom menjelaskan Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata cara pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilihan umum awalnya dibuat untuk mengatasi masalah penanganan pelanggaran terkait kode etik dan kinerja pengawas.

“Akan tetapi dalam pelaksanaannya kurang aplikatif dan sulit untuk diproses, maka dari itu dibuatlah pedoman teknis terkait Perbawaslu tersebut agar dapat di aplikasikan dengan baik,” ungkap Aniq. (Fan/Humas)

Berita Lainnya



Tinggalkan Komentar