SHARE :

Sejarah Bawaslu Sulbar

         Sejarah Pemilihan Umum di Indonesia dimulai sejak tahun 1955, pasca kemerdekaan Republik Indonesia, hingga masa Reformasi saat ini. Setiap periode memiliki semangat tersendiri yang mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara. Lembaga pengawas pemilu baru terbentuk pertamakali pada saat penyelenggaraan Pemilu tahun 1982. Namun keberadaan dan peran pengawas pemilu di masa Orde Baru tidak signifikan karena tugas, wewenang dan tanggungjawabnya belum bersifat mandiri dan tetap. Lembaga pengawas di masa itu hanya menjadi pelengkap dalam penyelenggaraan Pemilu. Baru mendapat tempat dan penguatan di masa reformasi. Ada 3 fase perubahan penting yang dialami pasca Amandemen UUD tahun 1945. Fase Pertama, ditetapkan sebagai lembaga yang mandiri dan tetap khusus tingkat pusat pada tahun 2008 melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Fase Kedua, pada tahun 2011 pengawas pemilu tingkat Provinsi menjadi tetap dan mandiri melalui Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Fase Ketiga, pengawas pemilu tingkat Kabupaten/Kota berubah menjadi tetap dan mandiri pada tahun 2019 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

         Bawaslu Sulawesi Barat sejak kelahirannya sebagai satu lembaga yang mandiri sejak tahun 2012 hingga sekarang tahun 2020, usianya terhitung 8 tahun berjalan. Bawaslu sebagai suatu lembaga negara memiliki dua komponen penting yang tidak bisa dipisahkan, yaitu kesekretariatan dan Bawaslu yang terdiri dari para komisionernya. Bawaslu Sulawesi Barat memiliki periodesasi masa jabatan yang terhitung 5 tahun. Periode pertama berlangsung sejak tahun 2012 – 2017 yang di isi oleh 3 orang anggota yaitu Busran Rhyandi (ketua), Muhammad Saleh (anggota), dan Muhammad Yunus (anggota). Periode ini penekanannya pada pencegahan hingga menorehkan hasil sekaligus dua penghargaan Bawaslu Award masing-masing Terbaik Pertama. Periode kedua di isi oleh 5 orang terhitung tahun 2017 – 2022. Periode ini anggotanya bermula 3 orang terdiri dari Sulfan Sulo (ketua), Supriadi Narno (anggota), dan Ansharullah (anggota) kemudian bertambah 2 orang di isi oleh Fitrinela Patonangi (anggota) dan Usman Sanjaya (anggota). Periode ini titik tekannya ada dua yaitu pengawasan dan penegakan keadilan