SHARE :

Mengapa Pilkada Langsung

Terbit : 7 Juni 2021 / Kategori : Artikel / Komentar : 0 komentar / Author : Zulkifli
Mengapa Pilkada Langsung

Penulis : Wardin, SH.,MH. (Staf Bawaslu Prov. Sulawesi Barat)

Semenjak berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 hingga sekarang dan nanti tahun 2024 sebagai momen gabungan pemilu dan pemilihan yang dilaksanakan secara serentak, pemilihan kepala daerah secara langsung selalu berulang kali mendapat sorotan dan tampaknya mendorong kita untuk memikirkan kembali dan segala hiruk pikuknya, apakah langkah ini betul-betul sudah tepat atau masih mencari formula lagi yang tepat.

Hal ini di satu sisi dinilai oleh mereka yang mendukung pilkada langsung sebagai pilihan langkah mundur, namun bagi mereka yang tidak mendukungnya berpendapat pada lain sisi perlu melihat juga bahwa proses pergantian kekuasaan pemilihan kepala daerah secara langsung memang sejalan dan bermanfaat bagi pelaksanaan otonomi daerah. Kalaupun itu belum dicapai juga, tidak berarti lalu dilakukan perubahan cara pemilihan, tetapi dapat dipikirkan langkah-langkah perbaikan.

Bila memang diperhatikan pelaksanaan kedua model tersebut banyak yang mengungkapkan kelemahan dan masalah terutama proses setiap tahapan di lapangan, banyak pendapat yang bias diambil missal salah satunya menurut Janedjri, paling tidak ada empat fenomena yang mengecewakan terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah. Pertama, Pilkada selalu disertai dengan konflik masyarakat, mulai dari tahap pencalonan dan bahkan berlanjut pasca Pilkada. Kedua, politik uang selalu “tercium” dalam setiap pelaksanaan Pilkada dan telah dianggap sebagai bumbu penyedap. Ketiga, walaupun telah dilakukan pemilihan kepala daerah secara langsung, ternyata tidak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahhteraan dan kemajuan daerah. Keempat, fakta menunjukkan bahwa di era otonomi daerah semakin banyak kasus korupsi yang terjadi. Kepala daerah yang dipilih secara langsung tidak memiliki dampak terhadap upaya pemberantasan korupsi.

Keempat fenomena tersebut tentu pancingan memunculkan gagasan untuk mengubah cara pemilihan kepala daerah agar kembali dilakukan oleh DPRD. Di sisi lain membantahnya, ada yang berpendapat bahwa mengembalikan pemilihan kepala daerah kepada DPRD adalah langkah mundur. Pemilihan kepala daerah oleh DPRD dipandang akan mengebiri hak rakyat. Kepala daerah hanya ditentukan oleh anggota DPRD yang merupakan elit politik. Juga tidak tertutup kemungkinan terjadinya politik uang, tetap terbuka, bahkan mungkin menjadi faktor penentu jika dibandingkan dengan kekuatan politik uang pada pemilihan kepala daerah secara langsung yang dilakukan oleh rakyat. Pemilihan kepala daerah oleh DPRD juga berpotensi melahirkan konflik, apalagi jika kepala daerah yang terpilih bertentangan dengan harapan rakyat. Tentu akan melahirkan gelombang kritik dan protes yang tentu mengganggu stabilitas dan pelaksanaan pembangunan di daerah tersebut. Poinnya adalah demokrasi harus lebih dekat ke rakyat itu lebih baik. Sampai di sini, lantas kita pun bertanya, mana sih yang tepat atau adakah pilihan lain yang demokratis selain dari kedua model itu agar pelaksanaan pemilihan efektif, berkualitas dan menekan potensi pelanggaran.

Pemilihan secara tidak langsung karena pernah ada jejaknya dan pernah pula dimunculkan melalui UU No. 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah secara tidak langsung yaitu melalui DPRD, sekalipun pada akhirnya telah mendapatkan penolakan yang meluas dari rakyat, sehingga melalui perubahan beberapa kali sampai terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016 menggunakan pilihan secara langsung. Pasal 1 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 menyatakan dengan tegas bahwa yang dimaksud dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. Sudah disebut “secara langsung” diikuti pula dengan kalimat “dan demokratis” di belakangnya sebagai penekanannya.

Pernah disinggung pula pada tulisan sebelumnya, bahwa pemilihan Kepala Daerah dengan tidak disebutkan dengan jelas apakah harus dilaksanakan dengan langsung maupun tidak langsung, hanya disebut “dapat dilakukan secara demokratis”, redaksi ini bukan tanpa sengaja dilakukan oleh para pelaku yang merubah UUD 1945. Justru dalam perdebatannya sengaja memberi jalan yang luwes agar menjadi tugas UU-nya, pilihan itu diserahkan pula sesuai kebutuhan daerah dan bangsa Indonesia dan dinamika dari pemilihan ke pemilihan berikutnya,  namun demikian bahwa baik langsung maupun tidak langsung tetap dikatakan itu demokratis. Lantas mana sih pola yang paling tepat diterapkan di Indonesia ini?

Diskursus terakhir yang mengemuka, ada beberapa pilihan diantaranya:

  1. Pemilihan kepala daerah dengan menggunakan “cara tidak langsung” itu dapat diterapkan untuk daerah tingkat provinsi saja, bahwa DPRD Provinsilah yang diberi wewenang memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, mengingat provinsi dalam rezim otonomi daerah sebagai perpanjangan tangan pusat dan DPRD sebagai perwakilan rakyat daerah. Sementara daerah tingkat Kabupaten dan Kota menggunakan “cara langsung” dalam memilih Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, sebab tumpuan otonomi yang seluasnya itu berada di daerah Kabupaten dan Kota.
  2. Pemberlakuan pemilihan baik secara langsung atau secara tidak langsung memiliki syarat dan resiko masing-masing, bahwa setiap daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota memiliki tingkat kemampuan baik dari sosio kultural masyarakat, dukungan keamanan dan anggaran atau PAD, maupun alasan geografis dan pendukung lainnya.

Negara Indonesia sebagai Negara kesatuan yang berbentuk republik tentu dalam memilih setiap sistem termasuk urusan pemilihan apalagi tingkat daerah, disamping tetap memperhatikan daerah dan pertumbuhannya, juga terjaganya hubungan integrasi pusat dan daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. (*)

Berita Lainnya



Tinggalkan Komentar