SHARE :

Keserentakan Pemilu dan Pemilihan (1)

Terbit : 22 Juni 2021 / Kategori : Artikel / Komentar : 0 komentar / Author : Zulkifli
Keserentakan Pemilu dan Pemilihan (1)

Penulis : Wardin, SH.,MH. (Staf Bawaslu Prov. Sulawesi Barat)

Baik Pemilu maupun Pemilihan merupakan proses kongkrit demokrasi yang perkembangannya di Indonesia cukup dinamis.

Pernah diselenggarakan Pemilu maupun Pemilihan yang dilakukan baik secara langsung dan tidak langsung, ada pula serentak Pemilu dan ada pula serentak Pemilihannya, dan tahun 2024 ini akan terjadi keserentakan Pemilu dengan Pemilihan yang belum pernah terjadi pada tahun sebelumnya.

Sekalipun berbeda bulan namun dilaksanakan dalam tahun yang sama, sebenarnya keserentakannya tidak sama-sama mulai dan sama berakhir prosesnya, hanya saja beberapa tahapan misal waktu kampanye Pemilu akan beririsan dengan soal kotak suara Pemilihan, tentu dinamisasi kerja baik penyelenggara, partai politik atau peserta pemilu dan pemilihan termasuk masyarakat akan berhadapan dengan beban kerja/kegiatan yang berat dan cukup menyita perhatian. Karena dimana satu subjek akan berhadapan dengan dua system yang berbeda dalam satu waktu sekaligus, bila tetap memakai payung hukum yang saat ini berlaku, termasuk kegiatan tahapan dan problem yang ada didalamnya bagaimanapun akan mempengaruhi kualitas hasilnya kemudian.

Soal keserentakan baik Pemilu dan Pemilihan yang tengah berlangsung menuju bentuk keserentakan tahun-tahun yang akan datang paling tidak asas efektifitas dan efisiensi menjadi tolak ukur penilaian bila dibanding dari pelaksanaan secara periodik yang lalu. Karena sebelumnya, penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilihan menjadi beban bangsa dimana Negara bila dirata-rata dalam satu minggu terdapat pelaksanaan pemilihan baik pemilihan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota, hanya untuk pemilu dan pemilihan, maka Negara kehilangan konsentrasi dan energi untuk fokus membangun negara.

Belum lagi pemilihan yang diselenggarakan tingkat desa di seantero negeri ini, bisa dibayangkan Negara menjadi sibuk setiap hari dan menggelontorkan anggaran yang tidak sedikit hanya mengurus dan habis untuk pemilihan saja. Padahal pemilihan dalam pengelolaan Negara hanyalah salah satu bagian dan proses awal untuk mendapatkan warga negara Indonesia sebagai leader yang memiliki kapasitas yang baik dan bertanggungjawab melalui mandat suara rakyat untuk memimpin pengelolaan Negara dan daerah kearah yang lebih baik, berkeadilan dan mensejahterakan. Disamping itu fakta pemilihan tersebut banyak mendorong gejolak di daerah yang pada akhirnya mengancam stabilitas dan kesatuan bangsa, terjadi pemborosan anggaran dan kerugian secara ekonomi, politik dan lainnya.

Kembali lagi, seperti apa sih soal keserentakan ini diatur dalam hukum Pemilu maupun Pemilihan kita sekarang. Ini penting untuk mencari dan menggali argumentasi hukum dibalik system yang menjadi alas legal dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang diselenggarakan kedepannya. Agar tidak cacat yuridis dan gagasan, penerapannyapun tidak bias, sehingga pesan dan gagasan yang hendak disampaikan dengan praktek di lapangan sebangun dan konsisten.

Sebelumnya, bila kita melihat dari akar kata “serentak” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kita, 1. Bersama-sama melakukan sesuatu; serempak. 2. Bersama-sama (tentang gerakan dan waktu); serempak; seketika itu juga; spontan; serta merta. Sederhananya bahwa serentak itu bersama-sama atau serempak berkaitan dengan gerakan dan waktunya. Yaitu keserentakan atau kesatuan gerakan berkaitan dengan proses tahapan dan waktu dilakukannya pemilu atau pemilihan tersebut.

Dalam UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 1 angka 1 bunyinya bahwa Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Frasa “serentak” tidak digunakan lagi dalam Undang-Undang ini sebagaimana Undang-Undang sebelumnya, meskipun demikian, gagasan ini sebenarnya tidak berubah hanya dirumuskan dalam bentuk disebutkan langsung bahwa pemilu dimaksud adalah untuk memilih DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan memilih DPRD, ini dapat bermakna serentak sebagaimana dimaksud di atas, karena dalam satu system, waktu, tahapan dan prosesnya berlangsung dengan beberapa jenis pemilihan sekaligus. Bisa juga bermakna serentak dalam formulasi yang beragam. Missal serentak antara DPR dan DPD, sementara DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota dalam keserentakan yang lain.

Namun juga dapat bermakna lain yaitu sebaliknya pemilihan umum dapat dilakukan terpisah yaitu pemilihan DPR, pemilihan DPD, pemilihan DPRD Provinsi dan Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota masing-masing dilakukan tersendiri. Yang pastinya pemilihan umum harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jadi, soal keserentakan ini sifatnya fleksibel, karenanya tidak dimuat secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, itu dapat bermakna paling tidak, bahwa pembentuk Undang-Undang memahami keserentakan tersebut bukan perkara gampang tapi sebuah proses, perlu konsep yang matang, bukan asal coba, sebab berhubungan dengan kesiapan pemerintah terutama dukungan anggaran, SDM penyelenggara, kesiapan metode yang digunakan dan infrastruktur tata kelolanya, termasuk peserta dan masyarakat harus juga siap. Apalagi dilakukan pada saat Indonesia masih dalam tahap konsolidasi demokrasi.

Karena demikian, sebagaimana evolusi keserentakan yang telah dan sedang berjalan bukanlah konsep yang terlahir sempurna. Keserentakan ini dimulai sejak amandemen UUD 1945 terutama terkait pasal 22 E dan pasal 18 ayat (4) seperti memilih anggota DPR dan anggota DPD, ditambah kemudian dengan anggota DPRD. Pada tahun 2015 keserentakan Pilkada dimulai, tahun 2019 dilakukan keserentakan memilih anggota legislatif pusat dan daerah dengan eksekutif, tahun 2024 nanti keserentakan memilih eksekutif dan legislatif baik pusat maupun sebagian daerah provinsi, kabupaten/kota. Begitupun selanjutnya akan berlangsung dinamis hingga menemukan bentuk keserentakan seperti gagasan awal yang tersirat dalam konstitusi pasca amandemen UUD 1945. (*)

Berita Lainnya



Tinggalkan Komentar