SHARE :

Hadiri Dialog Kepemiluan, Sulfan Serukan Inovasi Pengawasan Hingga Ancaman Politik Uang

Terbit : 26 Juni 2021 / Kategori : Bawaslu Sulbar / Komentar : 0 komentar / Author : Zulkifli
Hadiri Dialog Kepemiluan, Sulfan Serukan Inovasi Pengawasan Hingga Ancaman Politik Uang

DIALOG. Ketua Bawaslu Sulbar, Sulfan Sulo saat menghadiri undangan kegiatan Dialog Kepemiluan yang diselenggarakan Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Mamuju Tengah, di Wisma Tiga Putra Belawa, Topoyo, Sabtu 26 Juni 2021.

MATENG, BAWASLU SULBAR – Ketua Bawaslu Sulbar, Sulfan Sulo menghadiri undangan kegiatan Dialog Kepemiluan yang diselenggarakan Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Mamuju Tengah, Sabtu 26 Juni 2021.

Kegiatan yang berlangsung di Wisma Tiga Putra Belawa, Topoyo itu mengangkat tema Peran Pemuda dalam Menyukseskan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024. Kegiatan tersebut juga dihadiri Ketua KPU Sulbar serta Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulbar.

Pada kesempatan itu, Sulfan mengatakan pemuda harus mengambi peran dalam menghadapi tantangan pemilu dan pemilihan serentak Tahun 2024 demi kemajuan demokrasi.

“Pemuda Muhammadiyah jika ingin ambil bagian tersebut harus matang, profesional dan berintegritas, bukan tiba saat tiba akal, sehingga hasil yang diharapkan betul-betul berdampak baik untuk pemilu dan bangsa kita,” kata Sulfan, Sabtu 26 Juni 2021.

Sulfan juga menjelaskan pengawasan partisipatif juga menjadi hal yang sangat penting dalam menyukseskan pelaksanaan pemilu dan pemilihan, Bawaslu telah melakukan langkah inovatif dan edukatif dalam meningkatkan pengawasan partisipatif dari kalangan masyarakat.

“Seperti deklarasi desa anti politik uang hingga sekolah kader pengawasan partisipatif, tentu hal tersebut juga perlu dukungan dari para stakeholder dan tokoh pemuda maupun masyarakat,” imbuhnya.

Selain itu, Sulfan juga mengingatkan akan ancaman money politic yang masih sering terjadi pada setiap pelaksanaan pemilu dan pemilihan, sehingga diharapkan agar masyarakat dapat menjadi pemilih yang cerdas dengan tidak terlibat dalam dalam praktik tersebut.

Money politic itu dari aspek penyelenggara susah untuk dijerat, karena Bawaslu tidak punya kewenangan untuk menyita, sehingga sebagaimana saya katakan sebelumnya perlu keterlibatan stakeholder terkait dalam upaya kita untuk mencegah dan menindak pelanggaran tersebut,” kunci Sulfan. (War/Humas)

Berita Lainnya



Tinggalkan Komentar