SHARE :

Evaluasi Efektivitas Sengketa Proses, Bawaslu Sulbar Gelar Rapat Koordinasi

Terbit : 17 Juli 2021 / Kategori : Penyelesaian Sengketa / Komentar : 0 komentar / Author : Zulkifli
Evaluasi Efektivitas Sengketa Proses, Bawaslu Sulbar Gelar Rapat Koordinasi

EVALUASI. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Evaluasi Efektivitas Penyelesaian Sengketa Proses sebagai sarana koordinasi, evaluasi dan forum diskusi menyeluruh terhadap rangkaian penyelesaian sengketa di Aula Lantai 3 Bawaslu Sulbar, Jumat 16 Juli 2021.

MAMUJU, BAWASLU SULBAR – Bawaslu Sulbar menggelar kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Efektivitas Penyelesaian Sengketa Proses bersama Bawaslu Kabupaten se-Sulawesi Barat, Jumat 16 Juli 2021.

Pertemuan yang digelar di Aula Lantai 3 Bawaslu Sulbar tersebut dimaksudkan sebagai sarana koordinasi, evaluasi dan forum diskusi menyeluruh terhadap rangkaian proses penyelesaian sengketa, baik sengketa proses pemilu maupun sengketa pemilihan.

Rakor tersebut dilaksanakan secara tatap muka, langsung dan terbatas, lalu secara daring dihadiri Anggota Bawaslu RI, Rahmat Bagja serta Tim Asistensi Bawaslu RI, Dayanto.

Anggota Bawaslu RI, Rahmat Bagja dalam sambutannya mengatakan kewenangan penyelesaian sengketa adalah kewenangan mahkota Bawaslu, kewenangan tersebut menjadi satu terobosan hukum yang banyak digunakan oleh peserta pemilu maupun pemilihan kepala daerah.

“Sisi lainnya adalah sebuah kepercayaan publik dalam penyelesaian sengketa proses, untuk itu kita harus bisa memaknai bahwa kewenangan sengketa ini adalah kewenangan mahkota dan harus dilaksanakan dengan baik,” kata Rahmat Bagja, Jumat 16 Juli 2021.

Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa itu menambahkan kegiatan tersebut diharapkan menghasilkan evaluasi penyelesaian sengketa secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Serta dapat menjadi bekal persiapan dalam pemilu dan pemilihan serentak Tahun 2024 mendatang,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu Sulbar, Sulfan Sulo menjelaskan penyelesaian sengketa proses menjadi sarana perlindungan hak politik peserta pemilu untuk dipilih, sehingga evaluasi terkait evektifitas penyelesaian sengketa proses ini menjadi hal yang penting.

“Kegiatan Rakor evaluasi efektivitas penyelesaian sengketa proses diharapkan dapat melahirkan rekomendasi yang makin mematangkan kita dalam penyelesaian sengketa proses khususnya dalam menghadapi pemilu Tahun 2024,” imbuh Sulfan.

Sementara itu, Tim Asistensi Bawaslu RI, Dayanto menuturkan terdapat beberapa hal yang harus dievaluasi dalam proses penyelesaian sengketa antar peserta dengan penyelenggara seperti objek sengketa yaitu surat keputusan atau berita acara yang dikeluarkan oleh KPU.

“Pihak yang melakukan gugatan seharusnya pihak yang secara langsung dirugikan dengan keluarnya surat keputusan atau berita acara yang dikeluarkan oleh KPU tersebut, bukan dirugikan oleh pihak lainnya di luar surat keputusan atau berita acara yang dikeluarkan oleh KPU,” ucapnya.

Lebih lanjut, Dayanto menuturkan ada hal lain yang tidak kalah krusial untuk dibahas lebih dalam yaitu putusan penyelesaian sengketa, karena putusan merupakan permata dari sebuah mahkota Bawaslu tersebut.

“Pembuatan putusan penyelesaian sengketa yang diemban oleh Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten harus bisa menyentuh rasa keadilan berdasarkan pengalaman kejadian sengketa-sengketa yang sudah terjadi, juga demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,” pungkas Dayanto. (Rio/Humas)

Berita Lainnya



Tinggalkan Komentar